Have an account?

MENJADI FAKULTAS PELOPOR dan UNGGUL dalam PENGEMBANGAN ILMU,TEKNOLOGI,dan PROFESI berbasis PENELITIAN pada tahun 2020

Forgot your password?

Forgot your username?

FPIPS UPI News
Jumat, 15 Maret 2013 - 12:43:20 WIB
Berperanlah Mewujudkan Budaya Keselamatan Berlalu Lintas Di Jabar
Diposting oleh : Dewi Turgarini,S.S. MM.Par
Kategori: Pendidikan - Dibaca: 470 kali

Pada 14 Maret 2013 dilaksanakan dialog publik "Sinergitas Pemangku Kebijakan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan Guna Mewujudkan Budaya Keselamatan Berlalu Lintas Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Propinsi Jawa Barat."

 

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Senbik Jalan Soekarno Hatta No. 729 C Bandung dilaksanakan oleh Jasa Raharja, Ditlantas dan Dinas Perhubungan. Universitas Pendidikan Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Dewi Turgarini, S.S., MM.Par (Dosen FPIPS) dan Niar Windari (Mahasiswa PKN).

 

Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Barat Wahyu Purwanto, S.E., MM. Sebagai ketua pelaksana menyampaikan dalam pelaksanaan dialog publik adalah sebagai upaya mencari solusi pembelajaran kepada masyarakat  untuk tertib berlalu lintas. Ia menyampaikan bahwa pada dasarnya kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Peserta yang hadir berjumlah 250 orang terdiriri dari kaum akademisi seperti dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, instansi terkait, TNI (AU/AD), serta  paguyuban otomotif diharapkan akan menjadi pelopor dalam tertib dalam lalu lintas.



Jangan Terulang Lagi Kecelakaan Lalin  



Dalam kesempatan itu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Tb. Anis Angkawijaya, M.Si sebagai  keynote speech menyampaikan kepada peserta untuk meningkatkan semangat sinergitas.  Kepolisian selama ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya menjadi sahabat sebagai implementasi pelayanan prima.  Ia menyampaikan bahwa keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi yang melibatkan multi stakeholder. Realitasnya saat ini terdapat jumlah yang tinggi dan fatalnya korban kecelakaan.  Pada   tahun 2012 jumlah kematian akibat kecelakaan mencapai 29.544 jiwa.   Kemudian berdasarkan data Bappenas pada tahun 2011, potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan mencapai Rp. 203 triliun hingga Rp. 217 triliun per tahun, yang berarti sama dengan 2,9 – 3,1 persen dari PDB.  Berdasarkan laporan WHO diperkirakan tahun 2030, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian nomor  lima di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru dan infeksi saluran pernapasan.  Tentunya keselamatan menjadi perhatian global, seperti pada pelaksanaan Majelis Umum PBB pada bulan Maret pada tahun 2010 mendeklarasikan decade of action (doa) for road safety 2011 – 2020.  Tujuan deklarasi tersebut adalah  mengendalikan dan mengurangi tingkat  fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global.  Sehingga wajar bila keselamatan jalan menjadi prioritas nasional.  Tentunya diperlukan langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif  jika tidak diperkirakan korban kecelakaan akan meningkat  setiap tahunnya.

 

Tentunya terdapat tantangan dalam mewujudkan visi polri dalam keselamatan lalu lintas pertama menurunkan 50% di tahun 2020 dan 80% di tahun 2035 dan menjadi yang terbaik di asean pada tahun 2035.  Kedua meningkatkan kualitas pengemudi dan membangun budaya keselamatan melalui: pendidikan, pelatihan dan pengujian berbasis keselamatan.  Ketiga melindungi kelompok yang rentan menjadi korban di jalan (vulnerable road users)  : (1) pejalan kaki (2) penumpang angkutan umum, (3) sepeda, dan (4) sepeda motor.  Keempat mengendalikan dampak pertumbuhan sepeda motor dan  menjamin pengoperasional sepeda motor yang memenuhi standar keselamatan serta mengurangi jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan sepeda motor.  Kelima menekan jumlah fatalitas yang berkaitan dengan: kecepatan tinggi, tipe tabrakan, usia muda dan pemula.  Keenam menerapkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik (elektronic law enforcement): (1) kecepatan, (2) overloading, (3) apill, marka dan rambu, (4) jam kerja pengemudi professional, (5) alcohol, (6) gangguan / distraction (hp- telepon dan text, gps, tv dan multimedia).

 

Dibalik tantangan terdapat juga peluang pertama dengan berlakunya UU No.22 Tahun 2009 yang memiliki tujuan (menekan/turunkan laka lantas dan meningkatkan keselamatan, meningkatkan budaya tertib berlalu lintas & kamseltibcarlantas, meningkatkan kualitas pelayanan publik). Kedua adanya kebijakan pemerintah tentang peningkatan angkutan umum massal.  Ketiga peningkatan sarana dan prasarana tentang lalu lintas.  Keempat komitmen pemerintah terhadap RUNK.

 

Ia pun menyampaikan Renstra POLRI yaitu pertama rencana strategis polri tahun 2010-2014, merupakan tahapan dari grand strategy polri tahap ii yang pencapaian sasaran nya bermuara pada strategi kemitraan (partnership) guna terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima. Kedua dalam program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja polri, pentahapan ini tercermin dalam setiap langkah yang dilakukan. tahun 2013 merupakan tahun ke-4 tahap kedua partnership building.  Ketiga implementasinya dilakukan melalui kerjasama polri dengan berbagai pihak, antara lain komunitas - komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, para akademisi,  kalangan dunia usaha atau bisnis, institusi – institusi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada dasarnya pencapaian pelayanan prima dan angkutan jalan bukan hal yang mudah karena harus ada komitmen kerja keras dari seluruh stakeholder. Diharapkan melalui komitmen bersama maka dapat menunjukan jatidiri dalam menjamin lalu lintas dan pencegahan. Ia pun menghimbau untuk senantiasa sinergi dan berkordinasi secara aktif agar cegah kecelakaan. Pada tahun 2011-2035 memiliki target untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Pemerintah menyusun RUNK bagi pemangku kebijakan dan melaksanakan penanganan kecelakaan lima pilar manajemen keselamatan jalan. Ia menghimbau kepada peserta "Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan."  Selanjutnya dalam kesempatan tersebut dilakukan penyematan pin kepada seluruh stakeholder, dan dari UPI diwakili oleh Deni Permana Anggota KPM UPI.



Kemudian tampil beberapa pembicara yatu pertama Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Drs. Imam Pramukarno, S.H. Kedua Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Barat Wahyu Purwanto, S.E., MM.  Ketiga Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Deddy Taufik. Keempat Pakar Transportasi ITB Prof. Ofyar Tamim. Kelima Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Barat H.M Guntoro. Keenam Pakar Hukum Pidana UNPAD Yesmil Anwar, S.H.,M.Si. Mereka semua dimoderatori oleh Somawijaya, S.H., M.Si.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Deddy Taufik menyampaikan perlunya pemahaman tentang lima pilar keselamatan dan keamanan transportasi, yaitu :

1.   Pilar pertama berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kecanggihan perangkat lunak atau software yang dimiliki berupa tata aturan dan regulasi (rules and regulations). Perangkat lunak yang canggih selalu mempunyai tiga ciri simplicity dalam arti mudah dicerna dan dilaksanakan dilapangan; transparant dan accountabel, untuk kemudahan diteliti ulang bagi upaya perbaikan terus menerus.

2. Pilar kedua berkaitan dengan upaya untuk memodernisasikan segala jenis perangkat keras atau hardware yang strategis dalam infrastruktur transportasi berupa perbaikan, perawatan dan modernisasi sarana dan prasarana baik yang menyangkut sarana alat bantu navigasi maupun sarana prasarana strategis lainnya yang menjadi tulang punggung keselamatan dan keamanan operasi wahana transportasi.

3. Pilar ketiga berkaitan dengan pembenahan dan transformasi orgaware atau manajemen operasi yang dilaksanakan oleh para operator jasa transportasi dan juga regulator. Kita berharap dapat dibangun suatu organisasi dan manajemen operasi yang menjadikan “Safety Management System” sebagai budaya kerjanya.

4. Pilar keempat erat sekali hubunganya dengan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan profisiensi Sumber Daya Manusia atau humanware.

5. Pilar kelima adalah upaya untuk merevitalisasi jaringan infoware atau kecanggihan yang dimiliki dalam pengolahan data dan informasi bagi proses pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.


Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Barat H.M Guntoro menyampaikan bahwa saat ini terdapat permasalahan eksternal dalam budaya berkendaraan, adanya pengetahuan pengguna jalan yang masih sangat rendah.  Kemudian kurangnya rasa hormat terhadap hukum dan kesantunan di jalan raya.  Kemudian kondisi kendaraan (dan muatan) yang tidak memadai untuk melakukan pergerakan yang berkeselamatan di jalan raya.  Dan bercampurnya semua jenis kendaraan dalam suatu ruas jalan. Ia  mengingatkan adanya ketentuan pidana berdasarkan Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2004, pada Pasal 64, yaitu :

-    Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

-    Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

-    Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).


Pakar Hukum Pidana UNPAD Yesmil Anwar, S.H.,M.Si. menyampaikan perlunya pembinaan komprehensif pertama melalui pembinaan pendidikan dan penyuluhan hukum.  Kedua pencegahan dalam melakukan peningkatan pengawasan sarpras, kelaikan kendaraan. Ketiga pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana prasarana.  Keempat melakukan penegakan hukum melalui perumusan ketentuan hukum dan sanksi.

RUNK adalah bagian dari sistem transportasi nasional, dalam upaya mengembangkan potensi dan peran lalin dan angkutan jalan.  Tujuannya adalah mewujudkan keamanan keselamatan untuk mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah, pengembangan Iptek, akuntabilitas penyelenggaraan negara.  Sistem ini melibatkan banyak fihak terlibat & kompleks, dan memerlukan koordinasi.  Selain itu telah dibentuk pula “Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (badan ad hock) berdasarkan  PP No 37 Tahun 2011. Fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut pertama adalah untuk menyinergiskan tugas, pokok dan fungsi setiap instansi.  Kedua menganalisis permasalahan.  Ketiga menjembatani dan menemukan solusi. Keempat meningkatkan kualitas pelayanan.  Kelima bukan sebagai aparat penegak hukum.  Keenam keanggotaan terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisi, masyarakat.

 

Ini Penting Diingat

 

Hal yang perlu diingat adalah keberadaan SAMSAT sebagai sistem administrasi manunggal satu atap.  Adanya pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLL).  Sudah menjadi tugas dan  wewenang Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) bidang lalin berkoordinasi dengan Kepolisian RI sebagai koordinator dan PPNS. Kemudian perlunya upaya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan adanya kepastian hukum tentunya diatur KUHAP.  Kemudian yang paling penting adalah adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran dan sanksi administratif.

 

Untuk menyemarakkan acara pihak penyelenggara kemudian membagi-bagikan doorprize kepada peserta berupa lima buah handphone, delapan asuransi Jasa Raharja senilai Rp. 25.000.000 juta rupiah dan juga lima puluh helm.  Peserta dari UPI yaitu Deris Sugiawan mendapat asuransi dan empat peserta lainnya yaitu Dewi, Dudi, Deni dan Laras mendapatkan helm. Kegiatan tersebut yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat pada dasarnya berupaya mendukung dan berkomitmen melakukan sinergitas khususnya bagi para pemangku kebijakan  RUNK jalan agar dapat berdaya guna untuk mewujudkan budaya yang mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Hal ini tentunya memang patut disadari  oleh seluruh komponen masyarakat khususnya civitas academika UPI dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Propinsi Jawa Barat di masa mendatang (Dewi Turgarini).

 




0 Komentar :

Komentar Dengan Facebook