Penulis: Fahmi Abdullah Yusuf (2509572)
Editor: Nendeh Rizka Nurfadilah (2508823)
ABSTRAK
Kawasan gunung api aktif merupakan wilayah yang sangat dinamis, di mana risiko kebencanaan fisik berinteraksi langsung dengan kebutuhan ruang hidup dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika spasial interaksi manusia dan lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi komunal di kawasan rawan bencana vulkanik. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic literature review dengan menerapkan protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk mengekstraksi dan menyeleksi artikel akademis bereputasi secara terstruktur. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: (1) aktivitas erupsi secara historis merombak penggunaan lahan produktif dan memicu pergeseran pola permukiman warga; (2) ketahanan masyarakat sangat ditopang oleh konstruksi pengetahuan keruangan (spatial knowledge) serta pengaplikasian kearifan lokal dalam membaca sinyal alam; dan (3) maraknya kegiatan ekonomi-ekstraktif seperti penambangan material tak terkendali memperparah kerusakan ekosistem dan memicu konflik keruangan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penataan ruang yang bersifat top-down harus diintegrasikan dengan resiliensi komunal berbasis akar rumput demi mewujudkan tata kelola kawasan rawan bencana yang berkelanjutan.
Kata kunci: Dinamika Spasial, Gunung Api Aktif, PRISMA, Resiliensi Komunal, Tata Ruang Kebencanaan.
PENDAHULUAN
Indonesia, yang secara geografis terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik utama dunia dan membentang di sepanjang kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), memiliki tatanan lanskap ekosistem vulkanik yang sangat dinamis dan fluktuatif. Keberadaan jajaran gunung api aktif di Nusantara tidak hanya berfungsi krusial sebagai penyangga keseimbangan ekologi dan penentu utama kesuburan tanah vulkanis yang mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pusat interaksi keruangan yang sangat kompleks antara aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan biofisik di sekitarnya. Hubungan timbal balik yang bersifat simbiotik sekaligus antagonistis ini menjadikan tata kelola serta pelestarian ekosistem kawasan gunung api sebagai isu yang sangat sentral, baik dalam diskursus pelestarian lingkungan tingkat global maupun kebijakan tata ruang nasional. Di satu sisi, intensitas aktivitas antropogenik di kawasan lereng gunung sering kali memicu dinamika pemanfaatan ruang hidup yang berisiko tinggi pada percepatan degradasi lingkungan. Contoh nyata dari hal ini adalah kerusakan masif pada fungsi ekologis kawasan penyangga akibat praktik ekonomi-ekstraktif, seperti penambangan bahan galian secara masif dan tidak terkendali (Salsabil et al., 2024). Di sisi lain, aktivitas alam berupa vulkanisme yang terjadi secara periodik juga memberikan tekanan destruktif secara langsung terhadap perubahan struktur ekosistem dan mengancam keberlanjutan infrastruktur permukiman warga yang berdiam di sekitarnya (Valentin et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman holistik mengenai esensi interaksi keruangan serta bagaimana masyarakat secara empiris mengkonstruksi kearifan lokal mereka dalam beradaptasi dengan ritme alam, menjadi elemen yang sangat esensial untuk menjaga keserasian ekologi dan menjamin kelestarian ruang hidup di kawasan rawan bencana (Prasojo, 2018).
Secara spesifik, dinamika aktivitas gunung api yang berstatus aktif memberikan dampak langsung dan berantai terhadap transformasi tata ruang wilayah secara keseluruhan, baik pada sektor penutupan lahan, pemanfaatan ruang agrikultur, maupun pergeseran pola permukiman penduduk lokal. Sebagai contoh kasus yang kerap berulang, sebaran material piroklastik dan hujan abu vulkanik secara persisten merusak lanskap pertanian produktif yang menjadi urat nadi perekonomian desa, sehingga kondisi krisis ini memaksa masyarakat untuk melakukan adaptasi mata pencaharian alternatif secara cepat agar dapat tetap bertahan hidup di wilayah terdampak (Kudadiri & Hasibuan, 2021). Lebih lanjut, eskalasi kekuatan erupsi vulkanik juga secara signifikan merombak konfigurasi spasial penggunaan lahan agraris dari waktu ke waktu, memaksa terjadinya transisi fungsi lahan produktif menjadi lahan kritis darurat (Aji et al., 2021), serta mendisrupsi secara permanen pola sebaran permukiman masyarakat yang teridentifikasi berada persis di jalur bahaya lahar (Liza et al., 2024). Untuk merespons realitas kondisi geografis yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian tersebut, intervensi tata ruang di lereng gunung api dikelola melalui instrumen pembagian zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB). Melalui instrumentasi keruangan ini, tingkat kerentanan sosial-ekonomi penduduk dipetakan secara terukur berdasarkan parameter jarak dan topografi ancaman (Bachri et al., 2015). Meskipun demikian, kebijakan zonasi ini sering kali berbenturan dengan realitas kebutuhan hidup warga. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai batas-batas spasial KRB menjadi prasyarat esensial untuk membangun fondasi kesiapsiagaan dan ketahanan ruang masyarakat lokal dalam merespons ancaman erupsi di masa depan (Kusumaningrum et al., 2022).
Berbagai literatur akademis terdahulu telah banyak mengkaji keunikan fenomena sosial-spasial masyarakat yang mendiami kawasan lereng gunung api aktif di Indonesia, menyoroti sebuah realitas di mana tingginya ancaman bahaya vulkanik mampu hidup berdampingan dengan kuatnya keterikatan emosional penduduk terhadap ruang hidupnya (topofilia). Penelitian komprehensif oleh Sagala et al. (2013) menyoroti bahwa masyarakat yang menetap di kawasan rawan erupsi tidak sekadar bersikap pasrah, melainkan secara historis telah mengembangkan dan mewariskan berbagai strategi adaptasi jangka panjang yang berkelanjutan untuk menyelaraskan kehidupannya dengan siklus vulkanisme. Kemampuan komunal untuk bertahan di lokasi yang ekstrem ini sangat didukung oleh internalisasi kearifan lokal serta manifestasi pengetahuan keruangan (spatial knowledge) masyarakat dalam membaca sinyal-sinyal alam—seperti perubahan suhu mata air atau migrasi satwa—sebagai instrumen mitigasi bencana kultural yang teruji (Adjie & Benardi, 2024). Selain dimensi kultural, kekuatan modal sosial berupa budaya gotong royong dan soliditas jejaring komunitas tradisional di wilayah pegunungan terbukti menjadi pilar krusial yang membentuk kesiapsiagaan serta resiliensi kolektif warga dalam merespons kondisi tanggap darurat (Poltekesos Bandung, 2021). Walaupun sistem dukungan sosial ini sangat rekat, bermukim secara permanen di zona berisiko tinggi tetap menghadirkan dinamika psikososial yang sangat kompleks. Kajian kerentanan sosial menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap risiko dan fluktuasi tingkat kecemasan sangat dipengaruhi oleh determinan modifikasi lingkungan keruangan, terutama ketika gunung memasuki fase pra-erupsi (Ilma et al., 2022). Tinjauan kritis terhadap riset-riset tersebut menegaskan bahwa lanskap gunung api aktif bukan sekadar ruang fisik yang rawan bencana, melainkan sebuah ruang sosial-ekologis yang dinamis dan kaya akan daya lenting masyarakat.
Meskipun berbagai kajian akademik terdahulu telah berupaya memetakan pola distribusi ancaman bahaya secara spasial dan mengidentifikasi ragam kapasitas adaptasi lokal, hingga saat ini masih terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi tata ruang secara lebih holistik dan terintegrasi dengan kerangka keberlanjutan sosial-ekologi. Selama ini, paradigma tata kelola kawasan gunung api aktif di berbagai daerah sering kali masih terjebak pada pendekatan responsif dan tindakan tanggap darurat yang bersifat reaktif setelah bencana terjadi, sementara desain alokasi pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana (KRB) kerap kali terlepas dari dinamika fisik perubahan lingkungan serta abai terhadap skenario risiko vulkanik jangka panjang (BNPB, 2023). Ketidakselarasan struktural antara implementasi kebijakan tata ruang (spatial planning) formal yang bersifat top-down dengan realitas kapasitas adaptasi akar rumput ini, justru berpotensi besar meningkatkan akumulasi angka kerentanan struktural di wilayah pegunungan. Praktik penetapan batas kawasan steril sering kali berbenturan dengan fakta bahwa basis ekonomi dan sumber penghidupan utama masyarakat justru terletak di dalam zona merah tersebut. Oleh karena itu, mengintegrasikan evaluasi penataan ruang dengan upaya sistematis penguatan ketahanan masyarakat (community resilience) menjadi sebuah keniscayaan akademik sekaligus praktis. Sinergi antara dua elemen ini menjadi krusial guna memastikan bahwa strategi strategis pengurangan risiko bencana (PRB) dapat diimplementasikan secara berkesinambungan dan selaras dengan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah rawan bencana vulkanik Indonesia (Sagala et al., 2013).
Berdasarkan identifikasi celah penelitian (research gap) dan urgensi permasalahan tata kelola keruangan yang telah dipaparkan secara mendalam pada bagian sebelumnya, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tata ruang sekaligus mengukur tingkat ketahanan masyarakat yang bermukim di kawasan gunung api aktif di Indonesia. Untuk dapat mencapai sasaran akademis tersebut dengan presisi dan kedalaman analitis, kajian ini dirancang secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (systematic literature review). Pendekatan ini dipilih guna menyintesis, memvalidasi, dan menganalisis akumulasi data sekunder dari berbagai publikasi terdahulu, dokumen kebijakan, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan. Penggunaan metode studi pustaka kualitatif ini dinilai sebagai instrumen yang sangat relevan dan tangguh untuk membedah kompleksitas dinamika sosial interaksional, pergeseran pola keruangan, serta merangkum ragam kapasitas adaptasi komunal akibat ancaman vulkanik secara menyeluruh (Jurnal Mediasi Team, 2024). Melalui proses telaah literatur yang kritis, konstruktif, dan berjenjang ini, penelitian diharapkan mampu memberikan landasan konseptual yang kokoh sekaligus memproduksi rekomendasi strategis-aplikatif bagi pemangku kepentingan. Output tersebut didesain untuk mendorong reformulasi kebijakan mitigasi bencana struktural yang jauh lebih adaptif, selaras dengan karakteristik bio-geografis keruangan lokal, dan secara substansial mampu memperkuat resiliensi masyarakat marginal di Kawasan Rawan Bencana (KRB).
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Systematic Literature Review (SLR) yang berpedoman pada kerangka kerja Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Desain metode ini dipilih karena mampu menyediakan kerangka kerja yang terstruktur, transparan, dan terukur dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu secara komprehensif (Page et al., 2021). Kerangka PRISMA digunakan untuk memandu seluruh tahapan penelaahan, mulai dari pencarian literatur, penyaringan kriteria kelayakan, hingga ekstraksi sintesis data kualitatif terkait evaluasi tata ruang dan tingkat ketahanan masyarakat (community resilience) di kawasan rawan gunung api aktif di Indonesia (Snyder, 2019). Pendekatan studi pustaka kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk membedah secara kritis dinamika spasial-ekologis dan kapasitas adaptasi komunal berbasis data sekunder tanpa melakukan intervensi langsung di lapangan (Jurnal Mediasi Team, 2024).
Prosedur pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelusuran literatur secara terstruktur pada tiga basis data akademis utama, yakni Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Pencarian artikel dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci spesifik dan operator Boolean untuk memastikan akurasi hasil, yaitu: ("spatial planning" OR "land-use planning") AND ("community resilience" OR "social resilience") AND ("active volcano" OR "volcanic hazard") AND "Indonesia" (Snyder, 2019). Untuk membatasi dan menyaring literatur yang relevan, instrumen kriteria inklusi ditetapkan meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review, (2) diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga kebaruan data, (3) memiliki fokus kajian pada tata ruang atau mitigasi sosial di kawasan gunung api aktif Indonesia, dan (4) tersedia dalam format teks penuh (full-text). Seluruh proses pengumpulan dan penyaringan data tersebut direkam serta diseleksi mengikuti alur diagram PRISMA, yang mencakup tahapan identifikasi awal, pemindaian judul dan abstrak (screening), uji kelayakan (eligibility), hingga penetapan inklusi artikel final yang akan diekstraksi ke dalam matriks sintesis (Page et al., 2021).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil sintesis literatur kualitatif yang diekstraksi melalui alur PRISMA dari 15 artikel akademis menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika spasial dan ketahanan masyarakat di kawasan gunung api aktif di Indonesia (Jurnal Mediasi Team, 2024; Snyder, 2019). Berdasarkan analisis tematik terstruktur, seluruh temuan dikelompokkan ke dalam tiga domain tematik utama: (1) pola perubahan penggunaan lahan dan efektivitas pembagian zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) (BNPB, 2023; Bachri et al., 2015), (2) konstruksi kearifan lokal, pengetahuan keruangan (spatial knowledge), serta kapasitas resiliensi masyarakat (Prasojo, 2018; Sagala et al., 2013), dan (3) interaksi serta potensi konflik keruangan antara kegiatan ekonomi-ekstraktif dengan daya dukung ekosistem (Salsabil et al., 2024). Pengelompokan data ke dalam tiga tematisasi ini sangat krusial untuk membedah secara kritis bagaimana instrumen kebijakan penataan ruang top-down berinteraksi langsung dengan kapasitas adaptasi akar rumput (Jurnal Mediasi Team, 2024). Kerangka ini menjadi fondasi analitis untuk mengevaluasi efektivitas tata ruang berbasis mitigasi kebencanaan secara terpadu dan berkelanjutan (Sagala et al., 2013).
Dinamika aktivitas gunung api aktif secara empiris terbukti merombak pola pemanfaatan ruang (land-use) dan distribusi spasial permukiman penduduk di kawasan rawan bencana secara berkelanjutan. Erupsi vulkanik secara fluktuatif menyebabkan konversi dan pergeseran lanskap pertanian produktif menjadi lahan non-produktif akibat tertutup akumulasi material piroklastik dan abu vulkanik secara masif, yang memaksa terjadinya transisi mata pencaharian warga (Aji et al., 2021). Perubahan kondisi fisik lingkungan ini tidak hanya mendisrupsi sektor agraris, tetapi juga secara signifikan merombak struktur spasial permukiman warga dari waktu ke waktu, di mana zona permukiman tradisional terdesak bergeser dan membentuk pola sebaran baru di kawasan yang dianggap lebih aman dari paparan awan panas (Putra, 2023). Lebih lanjut, pemodelan simulasi spasial terhadap ancaman erupsi menunjukkan bahwa eskalasi material bahaya secara langsung mengekspos wilayah permukiman padat di sepanjang alur aliran lahar, sehingga menuntut adanya rekayasa tata ruang dan pemetaan ulang zona evakuasi yang jauh lebih adaptif terhadap dinamika kerentanan lokasi (Liza et al., 2024). Transisi keruangan ini menegaskan bahwa pola penggunaan lahan dan tata permukiman di kawasan lereng gunung api senantiasa berada dalam kondisi dinamis dan rentan terhadap disrupsi ekologis.
Evaluasi terhadap zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) menunjukkan bahwa pemetaan kerentanan fisik dan sosial-ekonomi berbasis keruangan merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat risiko masyarakat yang menetap di sekitar gunung api aktif (Bachri et al., 2015). Meskipun demikian, penetapan batas spasial KRB oleh otoritas resmi tidak selalu sejalan dengan dinamika pemanfaatan ruang oleh warga lokal, sehingga pemahaman dan edukasi keruangan menjadi krusial dalam memperkecil angka kerentanan di jalur bahaya (Kusumaningrum et al., 2022). Di balik kerentanan spasial tersebut, masyarakat tidak sekadar bersikap pasif terhadap ancaman lingkungan, melainkan secara aktif mengkonstruksi pengetahuan keruangan (spatial knowledge) dan kearifan lokal sebagai bentuk interaksi sosial dengan alam vulkanik (Prasojo, 2018). Pengetahuan lokal ini terwujud melalui kemampuan komunal dalam membaca tanda-tanda alam dan memanfaatkan petunjuk ekologis sebagai instrumen mitigasi bencana berbasis kultural (Adjie & Benardi, 2024). Melalui transmisi pengetahuan yang diwariskan secara lintas generasi, masyarakat mampu mengembangkan strategi adaptasi jangka panjang yang berkelanjutan untuk menyelaraskan pola ruang hidup dan mata pencaharian mereka dengan ritme vulkanisme yang dinamis (Sagala et al., 2013). Sintesis ini menegaskan bahwa evaluasi kerentanan spasial harus memperhitungkan kapasitas adaptasi kultural warga lokal agar kebijakan tata ruang yang dihasilkan lebih komprehensif dan tepat sasaran.
Aktivitas ekonomi ekstraktif di kawasan lereng gunung api aktif terbukti memicu konflik keruangan yang berdampak langsung pada degradasi ekosistem secara masif. Praktik eksploitasi sumber daya alam, seperti penambangan pasir atau bahan galian yang tidak terkendali, secara signifikan merusak daya dukung lingkungan pada kawasan penyangga dan mengancam keberlanjutan ruang hidup masyarakat (Salsabil et al., 2024). Tekanan antropogenik terhadap lanskap spasial ini menjadi semakin destruktif ketika berpadu dengan aktivitas alam vulkanisme, di mana erupsi yang terjadi turut memberikan dampak langsung berupa kerusakan struktur tata ruang ekosistem pedesaan serta infrastruktur permukiman di sekitarnya (Valentin et al., 2022). Akumulasi kerusakan lingkungan akibat kombinasi konflik eksploitasi lahan dan paparan material erupsi ini pada akhirnya mendisrupsi stabilitas sosial-ekonomi penduduk, sehingga secara radikal memaksa masyarakat untuk melakukan adaptasi mata pencaharian alternatif agar dapat bertahan hidup di tengah lahan produktif yang berubah menjadi kritis (Kudadiri & Hasibuan, 2021). Evaluasi terhadap dinamika keruangan ini menegaskan perlunya pembatasan ruang ekstraktif guna melindungi fungsi konservasi dan keseimbangan ekologi di kawasan vulkanik.
Secara keseluruhan, evaluasi terhadap berbagai temuan literatur mengindikasikan bahwa efektivitas instrumen penataan ruang formal di kawasan gunung api aktif sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut terintegrasi dengan kapasitas ketahanan masyarakat (community resilience) di tingkat akar rumput (Sagala et al., 2013). Pendekatan zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang bersifat top-down dan berorientasi teknokratis terbukti kurang optimal dalam mengurangi kerentanan spasial apabila abai terhadap dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan ruang hidup warga lokal (BNPB, 2023). Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi tata ruang yang ditetapkan pemerintah dengan penguatan modal sosial serta kearifan lokal (spatial knowledge) masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak risiko bencana (Poltekesos Bandung, 2021). Pengintegrasian ini membutuhkan reorientasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang berimbang, di mana perencanaan tata ruang tidak sekadar membatasi pemanfaatan lahan secara kaku, melainkan juga memfasilitasi strategi adaptasi berkelanjutan warga di zona berisiko tinggi (Bachri et al., 2015). Sintesis ini menegaskan bahwa keberlanjutan permukiman di kawasan rawan bencana vulkanik hanya dapat dicapai melalui kerangka tata ruang partisipatif yang secara aktif menempatkan ketahanan komunal sebagai pilar utama mitigasi berbasis sosial-ekologi.
SIMPULAN
Dinamika spasial interaksi manusia dan lingkungan di kawasan rawan gunung api aktif menunjukkan realitas ekologis dan sosial yang sangat kompleks, melampaui sekadar persoalan mitigasi fisik. Analisis komprehensif mengonfirmasi bahwa aktivitas vulkanik secara persisten merombak struktur tata ruang, memaksa terjadinya konversi lahan produktif, dan mendisrupsi pola sebaran permukiman masyarakat secara fluktuatif. Di sisi lain, pendekatan teknokratis melalui penetapan batas Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang bersifat top-down kerap kali berbenturan dengan realitas kebutuhan ekonomi dan ruang hidup masyarakat lokal. Kerentanan spasial ini berisiko semakin parah akibat tekanan antropogenik berupa praktik ekonomi-ekstraktif tak terkendali, seperti penambangan material, yang secara masif mendegradasi daya dukung ekosistem penyangga dan memicu konflik keruangan yang merugikan kelestarian lingkungan.
Menghadapi tumpang tindih kerentanan ekologis dan struktural tersebut, komunitas di lereng gunung api terbukti mampu membangun resiliensinya sendiri. Konstruksi pengetahuan keruangan (spatial knowledge), penguatan modal sosial, dan pengaplikasian kearifan lokal dalam membaca tanda-tanda alam menjadi jangkar utama ketahanan komunal yang memungkinkan warga beradaptasi di zona merah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tata ruang dan pengurangan risiko bencana tidak dapat lagi direduksi menjadi sekadar garis batas larangan di atas peta. Perencanaan spasial masa depan mutlak membutuhkan reorientasi paradigma menuju pendekatan partisipatif yang mengharmoniskan regulasi formal otoritas dengan kapasitas ketahanan kultural di tingkat akar rumput, sehingga tercipta ekosistem ruang hidup yang aman, adaptif, dan berkeadilan secara sosial-ekologis.
Daftar Pustaka
Adjie, S., & Benardi, A. I. (2024). Kearifan lokal masyarakat Desa Krinjing dalam upaya mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi. Indonesian Journal of Environment and Disaster, 3(1), 19–31.
Aji, A., Budianto, E., & Suryanto, A. (2021). Study of the Merapi Volcano eruption and the impact on community agricultural landuse spatial pattern. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 683(1), 012045. https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012045
Bachri, S., Stötter, J., Monreal, M., & Sartohadi, J. (2015). Kerentanan sosial ekonomi masyarakat kawasan rawan bencana Gunung Kelud berbasis pendekatan keruangan. Jurnal Tata Loka, 17(1), 11–23.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Kajian risiko bencana Indonesia: Analisis peta spasial kawasan rawan gunung api aktif. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 14(2), 201–218.
Jurnal Mediasi Team. (2024). Dampak sosial dari letusan Gunung Merapi tahun 2010: Studi pustaka pendekatan kualitatif. Jurnal Mediasi: Studi Penataan Sosial dan Kebijakan, 5(1), 77–90.
Kudadiri, S. B., & Hasibuan, N. A. (2021). Dampak abu vulkanik Gunung Sinabung pada lingkungan pertanian dan adaptasi mata pencaharian masyarakat. Journal of Information System and Disaster Management, 3(2), 88–97.
Kusumaningrum, P. R., Rahmawati, I., & Wibowo, A. (2022). Edukasi kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Merapi pada masyarakat berbasis pemetaan spasial kawasan. Jurnal Wasathon: Jurnal Pengabdian dan Penataan Ruang, 4(2), 143–152.
Liza, N., Pratama, R., & Febriani, S. (2024). Pemodelan simulasi erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat dan dampaknya terhadap pola permukiman masyarakat. Atrasi: Jurnal Penataan Ruang dan Kebencanaan UIN Bukittinggi, 6(1), 33–47.
Poltekesos Bandung. (2021). Kesiapsiagaan dan resiliensi masyarakat dalam penanggulangan bencana di kawasan lereng gunung api. Jurnal Sosioinforma: Kajian Masalah dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 7(3), 210–226.
Prasojo, M. N. B. (2018). Konstruksi sosial masyarakat terhadap alam Gunung Merapi: Studi kualitatif tentang kearifan lokal. Jurnal Analisa Sosiologi, 7(1), 45–58.
Putra, A. A. R. (2023). Kajian historis letusan Gunung Merapi tahun 1930: Pola permukiman dan respon keruangan masa colonial. Jurnal Avatara: Pendidikan Sejarah, 11(2), 101–114.
Sagala, S., Lassa, J., Yasaditama, H., & Hudalah, D. (2013). Adaptasi masyarakat terhadap bahaya erupsi gunung api secara berkelanjutan. Forum Geografi, 27(2), 125–138.
Salsabil, R., Nurfadhilah, A., & Hermawan, Y. (2024). Kerusakan ekosistem akibat penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi dan implikasinya terhadap ruang hidup. Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, 5(1), 12–24.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Valentin, F., Safitri, D., & Wardhana, A. (2022). Pengaruh serta cara penanggulangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap ekosistem dan pemukiman. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lingkungan, 2(3), 101–115.