Bandung — Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terintegrasi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), berkolaborasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat dan Pusat Kajian SDGs FPIPS UPI, sukses menyelenggarakan webinar bersama bertema “Pendidikan Berkelanjutan: Kebijakan Populis vs Kebijakan Berbasis Bukti” pada Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 13.00–15.30 WIB. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui kanal live streaming BP2D Jawa Barat. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis ke-72 Prodi PKn FPIPS UPI.
Webinar yang diikuti sekitar 300 peserta ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Lusi Lesminingwati, S.E., M.M. Sebelumnya, Dekan FPIPS UPI, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.H., M.Si., CPM., turut menyampaikan sambutan pada sesi pembukaan.
Dalam sambutannya, kedua pimpinan menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengkaji berbagai persoalan strategis di masyarakat, termasuk tantangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi dan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus didukung oleh kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Webinar ini menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiganya adalah Dr. Purwanto, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si., Guru Besar Kebijakan Publik pada Prodi PKn FPIPS UPI; serta Dr. Fitri Rahmafitria, M.Si., peneliti Pusat Kajian SDGs sekaligus Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu FPIPS UPI. Sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif dipandu oleh Dewi Gartika, S.Si., M.Si., Peneliti Ahli Madya pada BP2D Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, ketiga narasumber mengulas karakteristik, potensi, dan keterbatasan kebijakan populis serta kebijakan berbasis bukti dalam konteks pembangunan pendidikan berkelanjutan. Diskusi menyoroti bahwa kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada popularitas atau respons terhadap tuntutan jangka pendek masyarakat. Kebijakan juga perlu dirancang berdasarkan data yang valid, hasil penelitian, evaluasi program, serta kajian empiris yang objektif agar mampu menjawab persoalan pendidikan secara tepat dan berkelanjutan.
Pendekatan berbasis bukti menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya menarik secara politis atau populer di mata publik, tetapi juga memiliki landasan yang kuat, dapat dievaluasi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Antusiasme peserta semakin terlihat pada sesi diskusi interaktif. Peserta yang berasal dari kalangan dosen, guru, widyaiswara, praktisi pendidikan, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan menyampaikan berbagai pertanyaan, tanggapan, serta pandangan kritis terhadap materi yang dipaparkan oleh para narasumber. Diskusi tersebut memperkaya perspektif mengenai tantangan penerapan kebijakan berbasis bukti, sekaligus membuka ruang pertukaran gagasan antara kalangan akademisi, pemerintah, dan praktisi pendidikan.
Pada sesi penutup, ketiga narasumber menyampaikan closing statement yang menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan. Perumusan kebijakan pendidikan perlu didukung oleh bukti empiris, penelitian yang berkualitas, serta evaluasi yang berkesinambungan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan mutu pendidikan.
Melalui webinar kolaboratif ini, Prodi PKn FPIPS UPI bersama BP2D Provinsi Jawa Barat dan Pusat Kajian SDGs FPIPS UPI berharap dapat memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada dampak. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan berkelanjutan, khususnya di Jawa Barat, serta bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara lebih luas.