Penulis: Devira Setiawati (2402656)
Editor: Nendeh Rizka Nurfadilah (2508823)

Sumber: https://tangselpos.id
Guru merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan kualitas pendidikan suatu bangsa. Di ruang kelas, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga membimbing, mendidik, membentuk karakter, serta mengembangkan potensi peserta didik. Tanggung jawab tersebut menjadikan profesi guru memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun, di balik besarnya tanggung jawab tersebut, terdapat persoalan yang masih menjadi perhatian dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu kesejahteraan guru yang belum sepenuhnya merata.
Persoalan kesejahteraan guru bukanlah isu baru. Selama bertahun-tahun, berbagai pemberitaan mengenai rendahnya penghasilan guru honorer, ketidakpastian status pekerjaan, hingga perbedaan kesejahteraan antara guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN terus bermunculan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalisme dengan kondisi nyata yang dihadapi sebagian tenaga pendidik. Guru diharapkan mampu memberikan pembelajaran terbaik, mengikuti perkembangan teknologi, menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan penilaian, serta meningkatkan kompetensinya. Akan tetapi, tidak semua guru memperoleh penghasilan dan fasilitas yang sebanding dengan tanggung jawab tersebut.
Gambaran mengenai persoalan ini terlihat dari survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024. Survei terhadap 403 responden guru dari 25 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 74,3% guru honorer memperoleh penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan, 20,5% responden menerima penghasilan kurang dari Rp500 ribu per bulan. Meskipun survei tersebut tidak mewakili keseluruhan populasi guru Indonesia, hasilnya memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang masih dihadapi sebagian guru honorer (IDEAS, 2024; Katadata, 2024).
Angka tersebut menjadi persoalan yang patut diperhatikan. Bagaimana mungkin seorang guru diharapkan menjalankan tanggung jawab profesional secara optimal apabila kebutuhan hidupnya sendiri masih harus diperjuangkan? Penghasilan yang terbatas dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan memengaruhi kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan. Bahkan, sebagian guru harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengabdian terhadap pendidikan masih sering berjalan berdampingan dengan ketidakpastian kesejahteraan.
Persoalan ini semakin kompleks ketika melihat perbedaan kondisi antara guru ASN dan non-ASN. Guru ASN pada umumnya memiliki struktur penghasilan, jenjang karier, dan perlindungan kepegawaian yang lebih jelas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, sebagian guru non-ASN, khususnya guru honorer dan guru swasta, masih menghadapi ketidakpastian mengenai besaran penghasilan, keberlanjutan pekerjaan, serta akses terhadap tunjangan. Perbedaan tersebut bukan berarti seluruh guru ASN telah sejahtera atau seluruh guru non-ASN mengalami kondisi yang sama. Namun, ketimpangan kesempatan dan perlindungan menunjukkan bahwa masih diperlukan pembenahan dalam sistem pengelolaan tenaga pendidik.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada 7 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa sekitar 83,5% guru swasta menerima penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Aspirasi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Komisi X DPR RI menyepakati prinsip pengaturan standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan madrasah. Meskipun demikian, besaran upah tersebut masih memerlukan penghitungan dan pembahasan lebih lanjut sehingga belum dapat dianggap sebagai ketentuan yang sudah berlaku (DPR RI, 2026).
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan guru mulai mendapatkan perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional. Namun, perhatian tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret agar tidak berhenti pada wacana regulasi. Sebab, persoalan kesejahteraan guru bukan hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, melainkan juga menyangkut kepastian pekerjaan, perlindungan sosial, kesempatan pengembangan karier, dan pemerataan akses terhadap program peningkatan kompetensi.
Di sisi lain, tuntutan terhadap profesionalisme guru terus mengalami peningkatan. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan peserta didik mengharuskan guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran, memanfaatkan media digital, serta menciptakan proses belajar yang lebih kreatif dan interaktif. Guru juga dituntut menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tuntutan tersebut merupakan bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, peningkatan profesionalisme seharusnya tidak hanya dibebankan kepada individu guru, melainkan juga harus didukung oleh sistem pendidikan yang memberikan kondisi kerja yang layak.
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Cerita Data Statistik untuk Indonesia: Tenaga Pendidik Indonesia dalam Kesejahteraan, Kompetensi, dan Capaian Pendidikan yang diterbitkan pada November 2025 turut menyoroti berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Beberapa persoalan yang dibahas meliputi rendahnya upah, ketimpangan beban kerja, perbedaan kondisi guru pada lembaga pendidikan pemerintah dan swasta, serta kesenjangan akses terhadap pelatihan bersertifikat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan tuntutan kompetensi guru, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap kesejahteraan dan pemerataan kesempatan pengembangan profesi (BPS, 2025).
Dalam praktiknya, guru yang bekerja di sekolah dengan keterbatasan fasilitas tentu menghadapi tantangan berbeda dibandingkan guru yang memperoleh dukungan sarana dan prasarana memadai. Begitu pula guru yang harus mengajar di beberapa tempat untuk mencukupi kebutuhan hidup memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengembangkan pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual guru, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja, ketersediaan fasilitas, dan dukungan kebijakan.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya bagi guru non-ASN. Berdasarkan informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 26 Januari 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN pada tahun 2026. Salah satu kebijakannya adalah peningkatan insentif guru non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per orang per bulan dengan sasaran 377.143 guru penerima. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan ditetapkan sebesar Rp2 juta per bulan dengan sasaran 392.870 guru. Pemerintah juga menyediakan Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN yang memenuhi persyaratan penugasan di wilayah khusus, dengan sasaran 28.892 guru (Kemendikdasmen, 2026).
Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan belum otomatis menjamin bahwa seluruh guru telah memperoleh kesejahteraan yang layak. Setiap program memiliki sasaran dan persyaratan tersendiri. Misalnya, pemberian tunjangan profesi berkaitan dengan kepemilikan sertifikat pendidik dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Artinya, masih terdapat guru yang belum dapat mengakses jenis tunjangan tertentu meskipun tetap menjalankan tugas pendidikan setiap hari.
Hal yang perlu dikritisi adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau guru yang paling membutuhkan. Keberhasilan program kesejahteraan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima, tetapi juga dari pemerataan manfaat yang dirasakan oleh tenaga pendidik. Pemerintah perlu memastikan bahwa guru yang belum memperoleh sertifikasi, guru honorer dengan masa kerja panjang, serta guru swasta dengan penghasilan rendah tetap mendapatkan perhatian dalam kebijakan pendidikan nasional.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus hak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kesejahteraan guru bukan sekadar bentuk penghargaan moral atas pengabdian mereka, melainkan bagian dari hak yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan profesi keguruan.
Dalam konteks tersebut, tanggung jawab peningkatan kesejahteraan guru tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menyusun regulasi, menyediakan dukungan pendanaan, dan memastikan kebijakan berjalan secara nasional. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik melalui pengelolaan anggaran pendidikan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di wilayahnya. Sementara itu, penyelenggara pendidikan swasta juga perlu memperhatikan hak dan kondisi kerja guru sesuai kemampuan serta ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Kerja sama berbagai pihak diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan perlindungan antara guru yang bekerja di lembaga pendidikan pemerintah dan swasta.
Selain persoalan penghasilan, kepastian status pekerjaan juga harus menjadi perhatian. Penataan guru honorer melalui pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian kepegawaian. Namun, proses penataan tersebut perlu dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah. Guru membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya tanpa terus dibayangi ketidakpastian status.
Pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan juga tidak kalah penting. Peningkatan kompetensi seharusnya dapat diakses oleh seluruh guru, termasuk mereka yang bekerja di wilayah terpencil dan sekolah dengan fasilitas terbatas. Pemerintah perlu memastikan bahwa program pengembangan profesional tidak hanya mudah dijangkau oleh guru yang berada di wilayah perkotaan atau sekolah dengan dukungan sumber daya memadai. Dengan demikian, peningkatan kualitas guru dapat berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan dan perlindungan kesejahteraan.
Pada akhirnya, persoalan kesejahteraan guru memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan terhadap kualitas pendidikan dan kenyataan yang dihadapi sebagian tenaga pendidik. Guru dituntut untuk profesional, kompeten, inovatif, serta mampu mengikuti perubahan zaman. Namun, tuntutan tersebut harus disertai dengan penghasilan yang layak, kepastian pekerjaan, perlindungan sosial, dan kesempatan pengembangan profesi yang merata. Kebijakan pemerintah yang telah berjalan patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi agar benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Sudah saatnya kesejahteraan guru tidak hanya dibicarakan melalui penghargaan simbolis atau ungkapan terima kasih atas pengabdian mereka. Penghormatan terhadap profesi guru harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, perlindungan yang jelas, dan perhatian yang berkelanjutan. Sebab, pendidikan yang berkualitas tidak hanya dibangun melalui kurikulum yang baik, fasilitas yang memadai, atau teknologi pembelajaran yang semakin berkembang, tetapi juga melalui keberadaan guru yang memperoleh kehidupan dan kondisi kerja yang layak. Negara tidak dapat terus-menerus menuntut lahirnya generasi unggul apabila kesejahteraan orang-orang yang mendidiknya belum menjadi perhatian utama. Guru bukan hanya pihak yang bertanggung jawab mencerdaskan bangsa, tetapi juga bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh kehidupan yang layak.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2025). Cerita data statistik untuk Indonesia: Tenaga pendidik Indonesia dalam kesejahteraan, kompetensi, dan capaian pendidikan. https://www.bps.go.id/assets/publication/2025/11/28/c9bbcc1a267beca270f6c106/cerita-data-statistik-untuk-indonesia---tenaga-pendidik-indonesia-dalam-kesejahteraan--kompetensi--dan-capaian-pendidikan.html
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 7 Oktober). Komisi X pastikan kesejahteraan guru non-ASN diatur dalam RUU Sisdiknas. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-X-Pastikan-Kesejahteraan-Guru-Non-ASN-Diatur-dalam-RUU-Sisdiknas-69879
Institute for Demographic and Poverty Studies. (2024, 21 Mei). IDEAS: 74% guru honorer dibayar lebih kecil dari upah minimum terendah. https://ideas.or.id/publication/ideas-74-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah/2024/
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026, 26 Januari). Tahun 2026, Kemendikdasmen lanjutkan dan perkuat komitmen kesejahteraan bagi guru non-ASN. https://internal-portal.kemdikbud.go.id/siaran-pers/14616-tahun-2026-kemendikdasmen-lanjutkan-dan-perkuat-komitmen-kesejahteraan-bagi-guru-non-ASN
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Santika, E. F. (2024, 21 Mei). 20,5% guru honorer diupah kurang dari Rp500 ribu per bulan. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/444179928bebd7f/205-guru-honorer-diupah-kurang-dari-rp500-ribu-per-bulan