Penulis: Maftuhah Ratu A (2511403)
Editor: Nendeh Rizka Nurfadilah (2508823)

Sumber: Greenpeace
Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari lumbung pangan di gambut?
Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah menjadi persoalan serius karena mengulang kesalahan masa lalu dengan memanfaatkan lahan bekas Proyek Pengembangan Lahan Gambut. Karakteristik tanah di kawasan ini tidak produktif dan mengandung bahan sulfidik yang beracun bagi tanaman. Dampaknya, berbagai komoditas yang ditanam berakhir terbengkalai, serta perubahan pola tanam yang dipaksakan justru memicu penurunan hasil panen secara drastis hingga kegagalan panen total di tingkat petani.
Persoalan ini sangat krusial untuk dibahas karena berdampak langsung pada tiga aspek vital, yaitu ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan warga. Alokasi anggaran negara yang sangat besar terbukti gagal menjawab tantangan krisis pangan nasional. Dari sisi ekologi, pembukaan lahan gambut merusak ekosistem, meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan memicu bencana polusi asap. Sementara dari sisi sosial, petani lokal menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung kerugian modal secara mandiri hingga terjerat utang bank, di tengah ancaman penguasaan lahan oleh pihak luar yang menggeser ruang hidup masyarakat setempat.
Akar masalahnya ada pada sejarah. Lewat Keppres No. 82 Tahun 1995, pemerintah menjalankan proyek PLG untuk mengubah hutan dan rawa gambut menjadi sawah demi mempertahankan swasembada pangan, dengan lahan yang dibuka mencapai lebih dari 1,4 juta hektare. Hasilnya jauh dari harapan. Uji coba di Desa Mampai gagal karena varietas padi yang ditanam tidak cocok dengan tanah rawa gambut dan sebagian besar lahan terendam banjir. Lahan bekas proyek itu pun menjadi terlantar dan rawan terbakar.
Mengapa kawasan yang sama dipakai lagi? Salah satu alasannya lahan itu sudah pernah dibuka sehingga biaya rehabilitasinya dinilai lebih murah dibanding membuka lahan baru. Alasan lain adalah kebutuhan pangan, karena pemerintah memandang food estate sebagai antisipasi krisis pangan. Luasnya pun besar potensi lahan food estate di Kalimantan Tengah mencapai 164.598 hektare, dan menurut Menko Perekonomian sekitar 85.456 hektare di antaranya sudah menjadi lahan produksi.
Namun muncul perdebatan soal lokasinya. Menteri PUPR menyatakan food estate tersebut tidak dilakukan di lahan gambut. Sebaliknya, laporan Kompas menyebut kawasan kubah gambut di lokasi proyek terancam, dan kajian akademisi mengingatkan lahan di Pulang Pisau dan Kapuas masih berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Mengenal Gambut: Mengapa Sulit Dijadikan Sawah
Untuk memahami mengapa proyek di kawasan ini berulang kali bermasalah, perlu dipahami dulu sifat gambut. Gambut terbentuk dari timbunan sisa tumbuhan yang tidak sempat terurai sempurna karena tergenang air selama ribuan tahun. Selama tetap basah, gambut berfungsi seperti spons raksasa yang menyimpan air dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Persoalan muncul ketika gambut dikeringkan lewat kanal. Lapisan yang terbuka ke udara teroksidasi dan mengalami penurunan permukaan (subsiden), sehingga lahan makin mudah tergenang di musim hujan. Di musim kemarau, gambut yang kering bersifat mudah terbakar dan api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga sulit dipadamkan.
Di bawah lapisan gambut di sebagian kawasan terdapat tanah mineral yang mengandung pirit. Ketika lapisan ini terpapar udara akibat pengeringan, pirit teroksidasi dan menghasilkan asam sulfat sehingga tanah menjadi sangat masam dan beracun bagi banyak tanaman pangan. Inilah yang dimaksud dengan bahan sulfidik pada pembahasan sebelumnya. Dengan kata lain, mengeringkan gambut untuk bercocok tanam bukan hanya soal biaya, tetapi menciptakan kondisi tanah yang bertentangan dengan kebutuhan tanaman yang hendak ditanam.
Kawasan Eks-PLG dalam Angka
Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks-PLG mencatat bahwa kawasan ini berada di muara delta beberapa sungai besar dengan luas sekitar 1,4 juta hektare, yang didominasi lebih dari 920.000 hektare lahan gambut. Sekitar 450.000 hektare di antaranya berupa gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter, yang secara kaidah seharusnya dilindungi dan bukan dibudidayakan. Dokumen yang sama mengusulkan agar Inpres No. 2 Tahun 2007 menyasar 227 desa dengan sekitar 450.000 penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (Rencana Induk, 2008). Angka ini menunjukkan bahwa persoalan food estate bukan sekadar soal hamparan lahan kosong, melainkan ruang hidup ratusan ribu orang.
Kronologi persoalan ini bermula pada 26 Desember 1995, ketika Keppres No. 82/1995 menetapkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare sebagai dasar hukum proyek era Orde Baru (Mongabay, 2016). Pada 1996–1998, dibangun jaringan kanal drainase sepanjang ribuan kilometer dan dicetak sekitar 30.000 hektare sawah di Blok A (Mawardi, 2007). Proyek ini dihentikan pada 1999, dan Keppres No. 80/1999 menjadi pedoman perencanaan serta pengelolaan kawasan, sementara lahannya sendiri terlantar dan rawan terbakar (Mawardi, 2007).
Upaya pemulihan kemudian diatur melalui Inpres No. 2/2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan eks-PLG, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Induk (2008). Pada 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan berskala besar di Indonesia. Lebih dari 2,6 juta hektare terbakar secara nasional, dan kawasan eks-PLG termasuk wilayah yang rawan (Mongabay, 2016).
Kawasan yang sama kembali menjadi sasaran program pangan skala besar pada era food estate. Pada November 2020, lahan singkong dibuka di Gunung Mas, sementara program juga dijalankan di Kapuas dan Pulang Pisau. Greenpeace menduga pembukaan lahan tersebut dilakukan tanpa penilaian lingkungan (Mongabay, 2023). Investigasi lapangan Pantau Gambut, Walhi Kalimantan Tengah, dan BBC News Indonesia pada 2022–2023 menemukan lahan terbengkalai, termasuk sekitar 600 hektare singkong layu di Tewai Baru (Mongabay, 2023). Pada Januari 2024, Kementerian Pertanian mengumumkan panen jagung di Gunung Mas dengan klaim hasil ubinan 6,5 ton per hektare pada lahan 10 hektare (Kementan, 2024).
Penting dicatat bahwa penilaian atas food estate di Kalimantan Tengah tidak tunggal. Dari sisi pemerintah, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa panen jagung di Gunung Mas menghasilkan sekitar 6,5 ton per hektare berdasarkan ubinan, dan bahwa panen padi di Kalimantan Tengah mencapai produktivitas sekitar 5 ton per hektare. Namun angka tersebut berasal dari lahan percontohan yang relatif kecil, yaitu 10 hektare untuk jagung (Kementan, 2024), sedangkan program ini dirancang dalam skala puluhan hingga ratusan ribu hektare.
Dari sisi masyarakat sipil, investigasi Pantau Gambut, Walhi Kalimantan Tengah, dan BBC News Indonesia pada Maret 2022 dan Februari 2023 menemukan perkebunan luas yang terbengkalai, dengan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan. Di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, ditemukan sekitar 600 hektare kebun singkong yang tampak layu (Mongabay, 2023). Sejumlah organisasi, yaitu Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah, juga menyoroti bahwa proyek singkong di Gunung Mas serta proyek padi di Kapuas dan Pulang Pisau dirancang dan dijalankan tanpa melibatkan masyarakat, dan meminta evaluasi menyeluruh karena adanya potensi kerugian negara dari penggunaan APBN (Kompas.com, 2023). Perlu dibedakan pula bahwa Gunung Mas adalah lokasi tersendiri, sedangkan Kapuas dan Pulang Pisau merupakan bagian dari bekas kawasan PLG, sehingga risiko ekologisnya tidak identik.
Perbedaan klaim ini justru memperkuat argumen tentang perlunya data terbuka. Selama luas tanam, luas panen, produktivitas, dan realisasi anggaran tidak dipublikasikan secara rinci dan dapat diverifikasi pihak independen, publik hanya dihadapkan pada dua narasi yang saling bertentangan.
Kasus ini paling terkait dengan isu keadilan sosial, karena soal pembagian manfaat dan beban. Program ini dijanjikan membawa kesejahteraan dan pangan murah, tetapi ketika panen gagal, yang menanggung kerugian adalah petani. Menurut laporan Save Our Borneo, petani yang gagal tetap mengeluarkan uang pribadi dan sebagian harus meminjam ke bank, sementara belum ada ganti rugi dari pemerintah. Keadilan sosial berarti risiko tidak boleh hanya jatuh pada pihak yang paling lemah.
Persoalan lain menyangkut musyawarah dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Di lapangan, petani menanam sesuai anjuran dan memakai benih dari pemerintah, bahkan petani yang tidak memakai benih itu disebut tidak akan menerima bantuan lagi. Kondisi seperti ini memunculkan pertanyaan apakah warga benar-benar diajak menentukan, atau hanya menjalankan keputusan dari atas?
Dari sisi kemanusiaan, ancaman kebakaran gambut berarti ancaman bagi kesehatan, sebab cetak sawah tanpa praktik ramah lingkungan dapat menyebabkan gangguan pernapasan akibat asap. Asap tidak memilih korban, dan warga sekitar bisa terdampak tanpa pernah ikut memutuskan.
Terakhir, gambut yang rusak sulit dipulihkan. JIka salah kelola, generasi mendatang yang menanggung akibatnya. Jadi keadilan sosial juga harus mencakup generasi mendatang.
Tujuan food estate memang sah. Ketahanan pangan adalah kebutuhan dasar, dan negara wajib memenuhinya. Namun, pelaksanaannya di kawasan bekas PLG dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, karena mengorbankan pihak yang paling lemah demi target yang belum terbukti.
Pertama, pemerintah mengabaikan pelajaran sejarah dan karakteristik wilayah. Lahan bekas PLG sebagian besar merupakan lahan tidak produktif dan mengandung bahan sulfidik yang bersifat racun, dan kawasan Pulang Pisau serta Kapuas masih berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Gambut yang rusak sulit dipulihkan, sehingga satu keputusan keliru hari ini bisa dipikul generasi mendatang.
Kedua, risiko dibebankan kepada warga yang tidak ikut menentukan keputusan. Petani menanam di luar kebiasaan mereka karena mengikuti anjuran pemerintah, tetapi ketika gagal panen, mereka sendiri yang menanggungnya. Ada kelompok tani yang kehilangan tujuh hektare lahan akibat gagal panen total, dan sebagian harus meminjam uang di bank agar tetap bisa bertani. Warga sekitar juga menghadapi ancaman asap jika gambut terbakar.
Keadilan sosial tidak diukur dari luas lahan yang dibuka, tetapi dari siapa yang menanggung kerugiannya. Selama petani dan warga masih menanggung risiko sendirian, program ini belum layak disebut adil, dan perlu dievaluasi secara terbuka sebelum dilanjutkan.
Solusi yang realistis perlu melibatkan banyak pihak, dengan pemerintah sebagai penentu utama. Pertama, kelayakan program harus dikaji ulang sebelum diperluas, food estate perlu memperhatikan kelayakan lahan dan agroklimat, tata kelola air, serta perencanaan analisis AMDAL. Kajian ini sebaiknya dilakukan lembaga independen, dengan hasilnya dibuka ke publik. Kedua, data luas lahan, hasil panen, dan penggunaan anggaran perlu transparan agar masyarakat bisa menilai apakah program ini sepadan dengan biayanya. Ketiga, gambut yang rusak harus dipulihkan dan pembakaran lahan ditindak tegas. Keempat, petani yang gagal panen berhak atas ganti rugi dan pendampingan, termasuk pilihan benih serta jadwal tanam yang sesuai kebiasaan setempat. Keemapt, masyarakat juga punya peran dengan warga dapat menghindari pembukaan lahan dengan membakar, ikut memantau kondisi lahan, dan melaporkan titik api sejak dini.
Pengalaman PLG Sejuta Hektare dan food estate memperlihatkan pola yang sama target luas dan waktu ditetapkan lebih dahulu, sementara kajian lingkungan, kesiapan lahan, dan suara warga menyusul belakangan, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Ketahanan pangan tetap tujuan yang sah, tetapi ukuran keberhasilannya perlu bergeser dari luas lahan yang dibuka menjadi seberapa banyak pangan yang benar-benar dihasilkan, seberapa adil manfaat dan risikonya dibagi, dan seberapa utuh gambut diwariskan kepada generasi berikutnya.
Daftar Pustaka
Ayu, K. P. (2022). Kebijakan perubahan lahan dalam pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 11(1), https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/4203/3811/10043
Kementerian Pertanian. (2024, 24 Januari). Panen jagung di lokasi food estate Gunung Mas memuaskan (Rilis Kementan No. B-50/HM.160/A.7/01/2024). https://lahanrawa.bsip.pertanian.go.id/berita/panen-jagung-di-lokasi-food-estate-gunung-mas-memuaskan
Klinik Agromina Bahari. (2021, 29 Juli). PEKAT JULI: Apa itu food estate? Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. https://kab.faperta.ugm.ac.id/2021/07/29/pekat-juli-apa-itu-food-estate/
Kompas. (2020, 12 Oktober). Food estate ancam kawasan kubah gambut di Kalteng. Perpustakaan DPR RI, e-Paper. https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/15523
Kompas.com. (2023, 3 Desember). Aktivis: Food estate potret kegagalan pemerintah jaga komitmen iklim. https://lestari.kompas.com/read/2023/12/03/103745586/aktivis-food-estate-potret-kegagalan-pemerintah-jaga-komitmen-iklim
Mawardi, I. (2007). Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan eks proyek pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Jurnal Teknik Lingkungan, 8(3), 287–297. https://luk.staff.ugm.ac.id/rawa/PLG/2007IkhwanuddinMawardi-RehabilitasiRevitalisasiPLG.pdf
Mongabay Indonesia. (2016, 26 Agustus). Bentang lahan gambut: Kebakaran dan sejarah tata kelolanya di Indonesia. https://www.mongabay.co.id/2016/08/26/bentang-lahan-gambut-kebakaran-dan-sejarah-tata-kelolanya-di-indonesia/
Mongabay Indonesia. (2023, 27 April). Apakah program food estate di Kalteng akan mengulangi kegagalan proyek pangan sebelumnya? https://mongabay.co.id/2023/04/27/apakan-program-food-estate-di-kalteng-akan-mengulangi-kegagalan-proyek-pangan-sebelumnya/
Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks-Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah: Ringkasan. (2008). https://luk.tsipil.ugm.ac.id/rawa/PLG/EMRP/RencanaIndukPLG-Ringkasan.pdf
Save Our Borneo. (2021, 8 Februari). Food estate, mengulang kegagalan PLG. https://saveourborneo.org/en/food-estate-mengulang-kegagalan-plg/
Yuniartha, L. (2020, 29 Mei). Menteri Basuki sebut program food estate di Kalimantan Tengah bukan di lahan gambut. Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-basuki-sebut-program-food-estate-di-kalimantan-tengah-bukan-di-lahan-gambut