Bandung — Komisi Yudisial (KY) menggelar sosialisasi dan pembahasan rencana kerja sama penyelenggaraan kegiatan Judicial Dignity Class bersama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan Judicial Dignity Class sebagai program edukasi yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai etika profesi, integritas, serta pentingnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan.

Kegiatan kelas klinik etik ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Melalui kerja sama antara Komisi Yudisial dan UPI, Judicial Dignity Class diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan pemahaman teoretis dan pengalaman praktis. Mahasiswa akan memperoleh materi dari narasumber Komisi Yudisial yang membahas praktik pengawasan dan penegakan etik hakim, serta dari tim dosen yang memberikan penguatan dari sisi akademik dan teoretis. Adapun materi pembelajaran yang direncanakan mencakup pemahaman mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, mekanisme pelaporan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran etik, hingga praktik baik dalam menjaga terwujudnya peradilan yang bersih, berintegritas, dan adil.

Sebagai pembelajaran khusus bagi mahasiswa, Judicial Dignity Class juga diharapkan dapat memperluas pemahaman calon sarjana hukum mengenai pentingnya etika dan integritas sebagai fondasi dalam setiap profesi hukum. Kegiatan ini akan melibatkan narasumber dari Komisi Yudisial dan tim dosen, dengan kepanitiaan yang merupakan kolaborasi antara unsur internal Komisi Yudisial dan tim dosen Program Studi Ilmu Hukum FPIPS UPI.