Penulis: Putri Rahmayanti (2408039)

Editor: Nendeh Rizka Nurfadilah (2508823)

Pendahuluan

Kekeringan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, terutama ketika memasuki musim kemarau. Fenomena ini ditandai dengan berkurangnya ketersediaan air akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca, tetapi juga berhubungan dengan keadaan lingkungan, penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya air, serta aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kekeringan menjadi salah satu fenomena yang penting untuk dikaji dalam bidang geografi. Pada tahun 2026, kondisi kekeringan masih menjadi perhatian di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 70,59% wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah pada Dasarian III September 2026. Kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika iklim global, termasuk fenomena El Niño yang berada pada intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kedua fenomena tersebut dapat memengaruhi pola pembentukan awan hujan sehingga berkontribusi terhadap kondisi kering di sejumlah wilayah Indonesia (BMKG, 2026).

Permasalahan kekeringan juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Meskipun dikenal memiliki wilayah pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan kawasan pertanian yang cukup luas, beberapa daerah di provinsi ini tetap menghadapi keterbatasan air bersih ketika musim kemarau berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sumber air tidak selalu menjamin seluruh masyarakat dapat memperoleh air dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun. Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 24 September 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyalurkan 286.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di sepuluh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Bantuan tersebut disalurkan sejak 7 Juli hingga 22 September 2026 dan dimanfaatkan oleh sekitar 57.200 jiwa. Wilayah penerima bantuan meliputi Kota Cimahi serta Kabupaten Indramayu, Karawang, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, dan Bandung Barat (ANTARA, 2026).

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan alam, melainkan juga persoalan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Apabila tidak ditangani dengan baik, keterbatasan air dapat mengganggu kegiatan rumah tangga, pertanian, dan aktivitas ekonomi lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan membahas penyebab kekeringan, dampaknya terhadap ketersediaan air bersih dan kehidupan masyarakat di Jawa Barat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kekeringan melalui perspektif geografi.

Penyebab Kekeringan di Jawa Barat

Kekeringan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya adalah rendahnya curah hujan dalam jangka waktu tertentu. Ketika hujan jarang turun, air yang meresap ke dalam tanah dan mengisi kembali sumber air tanah menjadi berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan debit mata air, sungai kecil, dan sumur yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan laporan BMKG, kondisi iklim Indonesia pada akhir September 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih mengalami curah hujan rendah. BMKG juga mencatat adanya pengaruh El Niño dengan intensitas sangat kuat serta IOD positif terhadap dinamika atmosfer. Kondisi tersebut dapat mengurangi pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia sehingga meningkatkan risiko kekeringan meteorologis (BMKG, 2026a).

Meskipun demikian, kekeringan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu fenomena iklim. Kondisi geografis setiap daerah turut memengaruhi ketersediaan air. Wilayah yang memiliki sumber mata air terbatas, bergantung pada hujan, atau memiliki akses jaringan air bersih yang belum memadai dapat lebih rentan mengalami kesulitan air ketika musim kemarau berlangsung panjang. Faktor penggunaan lahan juga perlu diperhatikan. Berkurangnya tutupan vegetasi akibat perubahan penggunaan lahan dapat memengaruhi kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air. Pada kawasan yang mengalami pembangunan secara intensif, permukaan tanah yang tertutup bangunan dan jalan dapat mengurangi infiltrasi air hujan. Akibatnya, pengisian kembali air tanah dapat terganggu, terutama apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan daerah resapan yang baik.

Selain faktor lingkungan, pengelolaan sumber daya air juga berpengaruh terhadap tingkat kerentanan masyarakat. Penggunaan air yang tidak efisien, terbatasnya sarana penyimpanan air, dan ketergantungan terhadap satu sumber air dapat memperbesar dampak ketika pasokan air menurun. Dengan demikian, kekeringan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh hubungan antara kondisi iklim, karakteristik fisik wilayah, penggunaan lahan, dan aktivitas manusia.

Dampak Kekeringan terhadap Ketersediaan Air Bersih

Dampak kekeringan yang paling langsung dirasakan masyarakat adalah berkurangnya ketersediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan utama untuk minum, memasak, mandi, mencuci, membersihkan lingkungan, dan menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Ketika sumber air mengalami penurunan debit, masyarakat harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam beberapa keadaan, masyarakat perlu mengambil air dari lokasi yang lebih jauh atau membeli air dari penyedia tertentu. Kondisi ini dapat menambah pengeluaran rumah tangga dan menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas lainnya. Beban tersebut dapat lebih terasa bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tinggal jauh dari sumber air alternatif.

Permasalahan ini terlihat dari penyaluran bantuan air bersih oleh Kementerian Pekerjaan Umum di sepuluh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Menurut ANTARA (2026), bantuan yang disalurkan mencapai 286.000 liter dan dimanfaatkan oleh sekitar 57.200 jiwa. Penyaluran dilakukan melalui 21 unit mobil tangki air dan penyediaan 26 hidran umum untuk membantu masyarakat memperoleh air bersih. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan memerlukan dukungan sarana dan koordinasi berbagai pihak. Bantuan air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, terutama ketika sumber air setempat mengalami penurunan. Namun, distribusi air melalui mobil tangki belum dapat menggantikan kebutuhan akan sistem penyediaan air yang berkelanjutan.

Keterbatasan air juga dapat menimbulkan persoalan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Apabila persediaan air tidak mencukupi, kegiatan membersihkan diri dan menjaga sanitasi dapat terganggu. Masyarakat juga berpotensi menggunakan sumber air alternatif yang kualitasnya belum tentu memenuhi persyaratan untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penanganan kekeringan harus memperhatikan jumlah air yang tersedia sekaligus kualitas dan keamanan air yang digunakan.

Gambar 1. Kondisi pertanian yang terdampak kekeringan.

Sumber: ANTARA News (2026).

Dampak Kekeringan terhadap Pertanian dan Aktivitas Ekonomi

Selain memengaruhi kebutuhan rumah tangga, kekeringan dapat berdampak terhadap sektor pertanian. Kegiatan pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Ketika hujan berkurang dan pasokan irigasi menurun, petani dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan tanaman, terutama apabila terjadi pada tahap pertumbuhan yang membutuhkan banyak air. Dalam keadaan tertentu, petani perlu mengubah jadwal tanam, mengurangi luas lahan yang ditanami, atau memilih tanaman yang lebih sesuai dengan ketersediaan air. Apabila kekeringan berlangsung cukup lama, risiko penurunan hasil panen juga dapat meningkat.

Dampak terhadap pertanian selanjutnya dapat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan ketersediaan pangan. Penurunan hasil produksi dapat mengurangi pendapatan rumah tangga yang bergantung pada kegiatan pertanian. Sementara itu, apabila gangguan produksi terjadi di banyak wilayah, pasokan beberapa komoditas pertanian dapat ikut terpengaruh. Kekeringan juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian. Usaha kecil yang membutuhkan air dalam proses produksinya, misalnya usaha makanan, pencucian, dan kegiatan pengolahan tertentu, dapat menghadapi kendala ketika pasokan air terbatas. Dengan demikian, dampak kekeringan dapat meluas dari persoalan lingkungan menjadi persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, besarnya dampak kekeringan terhadap pertanian dan kegiatan ekonomi tidak selalu sama di setiap daerah. Pengaruhnya bergantung pada jenis kegiatan ekonomi, sistem irigasi, kondisi sumber air, kemampuan masyarakat beradaptasi, dan lamanya periode kering. Oleh sebab itu, penilaian dampak kekeringan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah yang terdampak, bukan hanya melihat jumlah curah hujan.

Gambar 2. Penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Barat.

Sumber: ANTARA News (2026).

Analisis Kekeringan Berdasarkan Perspektif Geografi

Dalam perspektif geografi, kekeringan dapat dikaji melalui hubungan antara unsur fisik dan sosial suatu wilayah. Unsur fisik meliputi curah hujan, suhu udara, kondisi tanah, topografi, vegetasi, dan keberadaan sumber air. Sementara itu, unsur sosial mencakup persebaran penduduk, penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, ketersediaan sarana air bersih, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan keruangan dalam memahami persebaran dampak kekeringan. Tidak semua daerah mengalami tingkat kekeringan yang sama meskipun berada dalam satu provinsi. Daerah dengan curah hujan rendah dan sumber air terbatas dapat menghadapi masalah yang berbeda dibandingkan daerah yang memiliki sistem penyediaan air lebih baik.

Kasus penyaluran bantuan air bersih di sepuluh kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa dampak kekeringan tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam (ANTARA, 2026). Namun, data tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa seluruh wilayah penerima mengalami tingkat kekeringan yang sama. Untuk mengetahui tingkat kerawanan setiap wilayah, diperlukan data tambahan mengenai curah hujan, durasi hari tanpa hujan, kondisi sumber air, penggunaan lahan, jumlah penduduk terdampak, serta akses terhadap jaringan air bersih. Pendekatan kewilayahan juga dapat digunakan untuk menentukan prioritas penanganan. Pemerintah dapat mengidentifikasi daerah yang memiliki sumber air terbatas sekaligus jumlah penduduk terdampak yang tinggi. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan lokasi penampungan air, pembangunan sumur, penyediaan jaringan air bersih, dan pelaksanaan program konservasi.

Menurut saya, pendekatan geografi penting karena penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama di seluruh wilayah. Setiap daerah memiliki kondisi alam, kebutuhan penduduk, dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan penanganan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah agar lebih tepat sasaran.

Upaya Mengurangi Dampak Kekeringan

Penanganan kekeringan perlu dilakukan melalui langkah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah daerah dapat melakukan pendistribusian air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Penentuan lokasi bantuan sebaiknya didasarkan pada hasil pendataan lapangan agar masyarakat yang paling membutuhkan dapat memperoleh bantuan terlebih dahulu. Selain distribusi air, pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa air yang disalurkan memenuhi persyaratan kualitas untuk penggunaan yang dituju. Penyediaan tempat penampungan yang bersih dan pengaturan distribusi yang baik juga diperlukan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara efektif. Langkah ini penting karena ketersediaan air tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi juga kualitas dan kemudahan akses.

Untuk jangka panjang, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melindungi daerah resapan air. Kawasan yang masih memiliki tutupan vegetasi perlu dijaga agar fungsi tanah dalam menyerap dan menyimpan air tetap berlangsung. Penanaman vegetasi yang sesuai, pengurangan kerusakan lahan, dan pengendalian pembangunan pada kawasan resapan dapat menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Masyarakat juga dapat menerapkan penghematan air dalam kegiatan sehari-hari. Air sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan dan tidak dibiarkan terbuang secara berlebihan. Selain itu, penampungan air hujan dapat menjadi alternatif untuk menyimpan air ketika hujan turun. Air yang ditampung perlu dikelola sesuai peruntukannya, terutama apabila akan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Dalam sektor pertanian, upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui penyesuaian kalender tanam berdasarkan informasi iklim, perbaikan saluran irigasi, dan penerapan teknik pengairan yang lebih efisien. Petani juga dapat mempertimbangkan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi air setempat. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko kerugian ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Informasi prakiraan musim dan peringatan dini dari BMKG juga perlu dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan. Dengan mengetahui perkiraan kondisi curah hujan, pemerintah daerah, petani, dan masyarakat dapat menyiapkan langkah antisipasi lebih awal. Namun, prakiraan iklim perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan karena tingkat kekeringan dapat berbeda antarwilayah.

Kesimpulan

Kekeringan pada tahun 2026 menjadi permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih dan kehidupan masyarakat di Jawa Barat. Kondisi curah hujan rendah yang berkaitan dengan dinamika iklim global dapat meningkatkan risiko kekeringan, sedangkan karakteristik fisik wilayah, penggunaan lahan, dan pengelolaan sumber daya air turut memengaruhi besarnya dampak yang dirasakan masyarakat. Penyaluran 286.000 liter air bersih kepada masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap bantuan air selama periode kering. Selain mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga berpotensi memengaruhi pertanian, pendapatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Berdasarkan perspektif geografi, penanganan kekeringan perlu mempertimbangkan persebaran wilayah terdampak serta hubungan antara kondisi alam dan aktivitas manusia. Upaya yang dapat dilakukan meliputi distribusi air bersih, perlindungan daerah resapan, penghematan air, perbaikan irigasi, dan pemanfaatan informasi iklim untuk perencanaan. Melalui penanganan yang terencana dan kerja sama berbagai pihak, risiko kekeringan diharapkan dapat dikurangi sehingga kebutuhan air masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Daftar Pustaka

ANTARA. (2026, 24 September). Kementerian PU salurkan 286 ribu liter air ke 10 daerah di Jawa Barat. https://www.antaranews.com/berita/5757555/kementerian-pu-salurkan-286-ribu-liter-air-ke-10-daerah-di-jawa-barat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026, 5 Oktober). Analisis dinamika atmosfer Dasarian III September 2026. https://www.bmkg.go.id/iklim/analisis-dinamika-atmosfer-dasarian-iii-september-2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026, 8 Oktober). Prakiraan cuaca Indonesia sepekan periode 09–15 Oktober 2026: Meski kemarau mendominasi, potensi hujan masih ada di sejumlah wilayah. https://www.bmkg.go.id/cuaca/potensi-hujan-sepekan/prakiraan-cuaca-indonesia-sepekan-periode-09-15-oktober-2026-meski-kemarau-mendominasi-potensi-hujan-masih-ada-di-sejumlah-wilayah