Bandung, 10 Juli 2025 Sejumlah akademisi dan pakar dari tiga perguruan tinggi terkemuka Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) berkumpul untuk membahas tantangan dan masa depan politik Indonesia. Dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Riset Kolaborasi Indonesia bertajuk “Transformasi Model Reformasi dan Kandidasi Partai Politik Serta Edukasi Pemilih untuk Modernisasi Politik di Indonesia Melalui Pendekatan Societechnology,” para narasumber mengupas berbagai persoalan mulai dari kaderisasi partai yang pragmatis hingga peran teknologi dalam demokrasi. Diselenggarakan di Hotel Best Western Setiabudhi pada hari Kamis, 10 Juli 2025, keseluruhan pandangan, hasil penelitian, dan diskusi dalam forum ini diarahkan untuk berkontribusi secara nyata pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ), khususnya dalam membangun institusi yang kuat (SDGs 16) melalui kemitraan strategis (SDGs 17).
Diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Epin Saepudin, M.Pd., ini diawali dengan paparan temuan riset oleh tim peneliti. Dr. Agil Nanggala, M.Pd., dari tim UPI, memaparkan hasil survei kuantitatif yang menunjukkan bahwa pemilih muda lebih mengutamakan kompetensi kandidat dibandingkan popularitas. Namun, penggunaan teknologi oleh partai politik ditemukan masih bersifat superfisial, sebatas untuk konten media sosial dan belum menyentuh tata kelola yang transparan.
Sementara itu, tim UGM yang diwakili oleh Gregorius Ragil Wibawanto, S.Sos., MAPS, memaparkan temuan kualitatif yang mengonfirmasi bahwa ideologi dalam partai politik seringkali berfungsi sebagai "instrumen yang simbolik" ketimbang substansi perjuangan. Kaderisasi pun berjalan dalam dualisme, antara jalur formal berjenjang yang ideal dan "jalur lain" yang pragmatis untuk kepentingan elektoral.
"Di sosial media bisa sangat ramai secara daring. Dibicarakan banyak orang... engagementnya tinggi tapi tidak semata-mata itu menjamin elektoral tidak menjamin konversi ke suara," ungkap Ragil.
Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si., dari UPI dalam pandangannya, memberikan kritik tajam terhadap proses reformasi internal partai. Menurutnya, perubahan signifikan di tubuh partai seringkali tidak lahir dari kesadaran, melainkan dari "kecelakaan" politik seperti konflik internal yang berujung perpecahan. Ia juga menyoroti dua ancaman utama bagi kaderisasi yang sehat.
"Ada dua sebenarnya ancaman terhadap kaderisasi partai politik, yang pertama anamanya adalah klanokrasi atau berpikir berorientasi klan, yang kedua penyakit sekarang itu adalah korporatokrasi. Korporat-korporat yang dana yang partai dan itu luar biasa," tegas Prof. Karim
Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si., dari UGM juga secara blak-blakan menyebut adanya gejala mencintai demokrasi tapi anti politik di masyarakat. Menurutnya, ekosistem politik saat ini memaksa bahkan individu idealis untuk menjadi pragmatis agar bisa bertahan. Kondisi inilah yang disebutnya sebagai banalitas politik dan menjadi akar dari banyak persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kebijakan publik yang tidak memihak hingga mahalnya biaya politik yang harus ditanggung negara.
"Demokrasi kita perlu direpolitisasi. Artinya, politik harus kembali dihadirkan dan dihubungkan dengan dunia keseharian masyarakat ...gas tiba-tiba naik. Itu urusan soal energi, (itu juga) politik. daging ini tiba-tiba orang beternak sapi tiba-tiba harganya drop gara-gara impor sapi itu politik. mari hubungkan politik menjadi dunia keseharian every level." tegas Dr. Arie.
Menyoroti dari sisi teknologi, Dr. Anuncius Gumawang Jati, M.A., dari ITB, memberikan peringatan keras tentang pemanfaatan ruang digital dalam politik. Menurutnya, kampanye digital yang berlangsung saat ini cenderung brutal dan tanpa aturan yang jelas.
"...kampanye digital kita bukannya brutal (tapi) tidak ada aturannya. boleh enggak, ngancam?. boleh enggak, gambarnya seperti ini? boleh enggak, seperti itu?... enggak ada aturan sama sekali aturannya adalah norma biasa."
Para akademisi sepakat bahwa untuk "menyembuhkan" partai politik, diperlukan perombakan total dari dalam yang didorong oleh kesadaran publik yang kritis. Upaya perbaikan ini bukan hanya penting untuk partai itu sendiri, tetapi juga menjadi kunci untuk membangun institusi demokrasi yang tangguh di Indonesia.
Menjawab tantangan nasional tersebut, Wakil Walikota Bandung, Dr. H. Erwin, S.E., M.Pd., menyajikan studi kasus Kota Bandung sebagai laboratorium demokrasi digital. Ia memperkenalkan berbagai inisiatif nyata yang telah berjalan, salah satunya adalah aplikasi terintegrasi "Sadayana".
"Melalui Sadayana, warga bisa mengakses informasi profil calon legislatif, rekam jejaknya, hingga menyampaikan aspirasi dan umpan balik secara langsung," papar Erwin. Aplikasi ini, lanjutnya, adalah upaya untuk mendekatkan politik dengan rakyat, membuatnya lebih transparan, dan partisipatif. Namun, Erwin mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Kunci keberhasilannya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. "Diperlukan seseorang yang paham teknologi, tetapi juga harus punya tiga pilar: intellectual quality (kecerdasan intelektual), spiritual quality (kecerdasan spiritual), dan emotional quality (kecerdasan emosional)," ujarnya
Diskusi dan temuan dalam FGD ini memiliki relevansi kuat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Rekomendasi untuk mendorong partai politik menjadi institusi yang ideologis, transparan, akuntabel, dan inklusif secara langsung berkontribusi pada SDGs 16: Peace, Justice, and Strong Institutions. Dengan adanya reformasi internal, partai politik dapat menjadi pilar utama dalam membangun institusi publik yang efektif dan bertanggung jawab, serta mengurangi praktik korupsi dan pragmatisme yang merusak.
Selain itu, penyelenggaraan FGD itu sendiri merupakan wujud nyata dari SDGs 17: Partnerships for the Goals. Kolaborasi antara akademisi dan peneliti dari berbagai universitas untuk membedah masalah krusial bangsa menunjukkan adanya kemitraan strategis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memperkuat demokrasi di Indonesia, menjadikan kemitraan sebagai kunci untuk mencapai transformasi yang diharapkan.Kolaborasi riset ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berhenti di ruang akademik, tetapi juga mampu mendorong terciptanya sistem demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berkeadilan bagi semua.