Penulis: Lia Amelia (2505368) Editor: Nendeh Rizka Nurfadilah (2508823) Bandung, 15 Oktober 2026 - Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu masalah lingkungan yang cukup krusial menuntut pendekatan tata ruang dan ekologi spasial yang komprehensif. Sebagai wilayah metropolitan padat penduduk, Kota Bandung menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan laju volume sampah harian. Meskipun pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program pengurangan berbasis masyarakat, seperti "Kang Pisman", serta mencatat angka tingkat pelayanan persampahan secara administratif tergolong tinggi, kondisi riil spasial di lapangan justru menunjukkan anomali. Faktanya masih banyak ditemukan penumpukan limbah domestik tak terkelola di area yang bukan peruntukannya khususnya seperti lahan kosong dan bantaran kosong. Permasalahan ini semakin kompleks akibat kelebihan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti dan rendahnya partisipasi pemilahan, sehingga puluhan ton sampah terus mencemari ekosistem (Iqbal, Irianto, Kamaludin, & Fatmawati, 2024).

Gambar  1. TPS Ke Sarimukti

Sumber: Jabarprov.go.id

Berbagai upaya evaluasi dan cara penyelesaian yang telah diterapkan sebelumnya nyatanya belum mampu memberikan gambaran terkait pengelolaan persampahan di Kota Bandung. Standar kinerja lingkungan ternyata memiliki kelemahan mendasar karena indikatornya terlalu luas mencakup ruang terbuka hijau dan kualitas udara sehingga tidak fokus dalam mengukur sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi (Rumakat, Juwana, & Ainun, 2021). Di samping itu, implementasi kebijakan lingkungan seringkali hanya berfokus pada analisis kegagalan birokrasi dan kelemahan sosialisasi tanpa memetakan distribusi dari titik-titik timbulan sampah tersebut secara mendalam. Menimbang dengan belum adanya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program reduksi skala rumah tangga seperti "Kang Pisman". Pendekatan evaluasi konvensional ini sangat minim melibatkan analisis kerentanan ruang. Ketidakcukupan instrumen penilaian administratif ini mengakibatkan akar permasalahan keruangan sulit teridentifikasi dengan presisi. Berdasarkan latar belakang, mengaplikasikan indeks tingkat pelayanan persampahan yang terintegrasi dengan data keruangan penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan. Hal ini dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana jangkauan dan kualitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ada saat ini. Selain itu, mengidentifikasi sebaran titik-titik rentan penumpukan sampah domestik di lahan yang tidak semestinya, sehingga mampu memperlihatkan visualisasi spasial dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan lingkungan dan program reduksi berbasis masyarakat seperti Kang Pisman dalam perspektif kewilayahan. Melalui pencapaian serangkaian tujuan tersebut, luaran dari artikel publikasi ini diharapkan dapat memperkaya literatur keilmuan lingkungan menjadi landasan rekomendasi strategis bagi perumusan kebijakan tata ruang yang pro-lingkungan. Keadaan saat ini menunjukkan adanya aglomerasi timbulan sampah yang tidak terkelola secara optimal di berbagai titik lahan kosong dan bantaran sungai di wilayah Kota Bandung. Tingginya volume sampah yang tidak terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berdampak langsung pada degradasi ekologis dan ancaman kesehatan masyarakat. Akumulasi limbah domestik, yang mayoritas terdiri dari bahan organik dan plastik, secara signifikan memicu pencemaran air permukaan serta infiltrasi lindi yang merusak kualitas air tanah (Yulianto & Karniawati, 2025). Secara ekologis, kondisi ini merusak rantai makanan dan menurunkan daya dukung lingkungan perkotaan. Dalam Perspektif kesehatan masyarakat, penumpukan material sisa ini menciptakan habitat ideal bagi perkembangbiakan vektor penyakit menular yang sangat membahayakan warga khsusunya pada wilayah padat pemukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pelayanan persampahan berbanding lurus dengan peningkatan kerentanan spasial terhadap bencana ekologis dan penurunan derajat kesehatan masyarakat. Untuk merespons ancaman degradasi ekologis tersebut, penanganan persampahan di Kota Bandung sejatinya telah dilandasi oleh berbagai instrumen kebijakan dan strategi komprehensif. Secara regulasi, tata kelola ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 yang menekankan urgensi reduksi volume limbah langsung dari sumbernya guna mencegah dampak buruk bagi lingkungan (Yulianto & Karniawati, 2025). Pada tataran implementasi, pemerintah daerah telah mengadaptasi konsep global 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi inovasi lokal "Kang Pisman" (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) yang berfokus pada pengolahan limbah skala rumah tangga khsusunya sampah yang sulit terurai. Keberhasilan seluruh program penanganan ini bertumpu pada lima komponen utama, yakni teknis operasional, kelembagaan, regulasi, pembiayaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun kerangka kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasi pengelolaan sampah di Kota Bandung masih menghadapi tantangan berat dan indikasi kegagalan di tingkat tapak. Evaluasi penelitian ini menunjukkan bahwa program "Kang Pisman" belum berjalan masif akibat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber rumah tangga (Iqbal et al., 2024). Kendala internal birokrasi, seperti minimnya sosialisasi secara berkelanjutan, terbatasnya armada pengangkut, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dan komunitas lokal, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas yang telah dirancang. Selain itu, ketiadaan pemantauan berkala dan penegakan hukum yang tegas terhadap pembuangan liar semakin memperparah penumpukan limbah di ruang publik (Iqbal et al., 2024). Indikator pelayanan sampah administratif sering kali belum mencerminkan kondisi asli lapangan akibat terabaikannya aspek teknis operasional dan pengawasan wilayah secara terintegrasi. Keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan sangat dipengaruhi oleh faktor penentu perilaku masyarakat yang mencakup aspek pendidikan formal, norma sosial, dan ketersediaan fasilitas fisik. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran individu terkait urgensi pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan limbah padat guna mencegah kerusakan ekologis (Iqbal, Irianto, Kamaludin, & Fatmawati, 2024). Melalui edukasi berkelanjutan, masyarakat diarahkan untuk memahami konsekuensi logis dari pembuangan sampah sembarangan terhadap risiko penyakit dan lingkungan. Di samping itu, norma yang berlaku di suatu wilayah juga turut menstrukturisasi kebiasaan individu dalam menangani sampah domestiknya. Namun demikian, transformasi pengetahuan dan norma tersebut tidak akan termanifestasi menjadi perilaku positif tanpa dukungan stimulus infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan tempat pembuangan sampah yang terjangkau secara spasial di setiap kawasan permukiman merupakan prasyarat mutlak dari pemerintah daerah untuk mengkatalisasi kesadaran dan partisipasi aktif warga (Iqbal et al., 2024). Selain ketersediaan fasilitas fisik, intervensi eksternal dan pemanfaatan saluran media komunikasi memegang peranan krusial dalam mengubah preferensi perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah secara konvensional sering kali relatif kurang efektif dalam menggerakkan perubahan perilaku yang mendasar, hal ini dikarenakan pendekatan yang kaku dan minimnya moderasi komunikasi. Sebaliknya, intervensi yang digagas oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama penggunaan media sosial dan media komunikasi visual terbukti lebih adaptif serta berdampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran publik (Iqbal et al., 2024). Pemanfaatan platform digital dan jaringan komunitas lokal mampu menyebarkan pesan edukasi lingkungan secara lebih interaktif, inklusif, serta menjangkau berbagai lapisan keruangan di wilayah perkotaan Kota Bandung. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah dengan metode kampanye berbasis media sosial dan partisipasi aktif menjadi strategi intervensi yang sangat penting untuk mendorong budaya ramah lingkungan. Keberadaan dan keterjangkauan infrastruktur fisik secara spasial menjadi faktor penentu utama dalam membentuk pola pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. Pada wilayah permukiman padat penduduk dengan keterbatasan lahan di Kota Bandung, ketiadaan fasilitas penampungan sampah yang memadai berdampak buruk terhadap munculnya perilaku membuang limbah secara liar ke badan air dan ruang terbuka seperti lahan kosong.  Kondisi ini mempercepat penumpukan sampah liar, meningkatkan pencemaran air sungai akibat aliran, serta memicu munculnya vektor penyakit di area padat permukiman penduduk. Penanganan atas permasalahan ini memerlukan penyediaan serta pemerataan infrastruktur persampahan seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) terpadu dan armada pengangkut yang terdistribusi secara proporsional sesuai kepadatan. Dukungan sarana fisik yang memadai terbukti secara ilmiah efektif mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menekan risiko bencana perkotaan (Iqbal et al., 2024). Keberadaan bank sampah hadir sebagai instrumen inovatif yang potensial untuk mereduksi volume timbulan limbah perkotaan di Kota Bandung. Bank sampah memiliki keunggulan fleksibilitas karena mampu menampung volume sampah anorganik yang jauh lebih luas, khususnya berbagai jenis plastik yang sulit terurai. Fleksibilitas sistem ini tidak hanya meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan pemilahan limbah secara mandiri di tingkat rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi warga melalui konversi nilai guna sampah menjadi insentif finansial (Iqbal et al., 2024). Dengan demikian, integrasi sistem bank sampah ke dalam tata ruang permukiman tidak hanya mendukung sirkularitas ekologi dengan meminimalkan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga memberdayakan ketahanan ekonomi komunitas lokal secara berkelanjutan. Implikasi dari seluruh temuan menegaskan bahwa penanganan masalah sampah perkotaan yang efektif tidak dapat lagi bergantung pada sistem kumpul-angkut-buang di hilir, melainkan harus berfokus pada sumbernya. Pemilahan awal skala rumah tangga merupakan langkah paling krusial untuk menurunkan akumulasi sampah plastik dan memperlancar rantai daur ulang sebelum limbah terbuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Tingginya proporsi limbah kemasan sekali pakai menuntut rekomendasi tindakan nyata, yakni transisi penggunaan bahan ramah lingkungan yang mudah terurai. Penerapan upaya ini mensyaratkan regulasi daerah yang tegas guna mendorong perubahan pola konsumsi secara menyeluruh. Kombinasi antara budaya pemilahan di tingkat hulu dan pengurangan bahan sekali pakai akan menurunkan kerentanan lingkungan serta mewujudkan tata ruang perkotaan Kota Bandung yang berkelanjutan. Secara keseluruhan bahwa permasalahan sampah di Kota Bandung merupakan tantangan ekologis yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan terintegrasi dari hulu ke hilir. Penilaian administratif konvensional dan program kebijakan daerah seperti "Kang Pisman" belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana infrastruktur, minimnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber rumah tangga. Dampaknya menimbulkan penumpukan limbah di titik-titik liar terus memicu degradasi lingkungan, pencemaran air, serta peningkatan risiko kesehatan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, penggunaan indeks tingkat pelayanan berbasis pemetaan spasial dan pengembangan solusi ekonomi ekologi, seperti bank sampah, menjadi instrumen vital dalam memperkuat evaluasi wilayah. Implikasi penelitian ini secara nyata merekomendasikan perlunya pemerataan fasilitas fisik, penguatan penegakan regulasi daerah, edukasi publik yang interaktif melalui media sosial, serta dorongan penggunaan kemasan ramah lingkungan demi mewujudkan tata ruang Kota Bandung yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.