Bandung, 14 Agustus 2025 – Tiga mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tengah menunjukkan dedikasi tinggi dalam dunia riset hukum. Fakhri Akbar (NIM 2409002), Agung Arroyan (NIM 2409084), dan Nabilah Nurobaniah Qur'ainy (NIM 2409637) sedang mempersiapkan sebuah karya tulis ilmiah untuk ajang bergengsi UIN Law Fair 2025. Karya mereka, berjudul "Implikasi Good Corporate Governance di Danantara dalam Perspektif Konstitusi: Sebuah Pendekatan Sosio-Legal," fokus pada kajian mendalam mengenai keterkaitan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) dengan amanat luhur Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menjadi landasan normatif utama dalam penelitian ini. Tim ini berupaya menjawab bagaimana GCG, sebagai pilar praktik bisnis modern, dapat sejalan dan bahkan memperkuat semangat konstitusi demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Pendekatan Sosio-Legal: Menjembatani Teori dan Realitas Sosial

Inovasi metodologis menjadi kekuatan utama dalam penelitian ini. Tim menggunakan pendekatan sosio-legal, yang secara cerdas menggabungkan analisis normatif-konstitusional dengan kajian empiris tentang realitas sosial di lapangan. Metode ini memungkinkan para penulis untuk tidak hanya menguraikan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga memahami bagaimana prinsip GCG benar-benar diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan demikian, karya ini diharapkan dapat menghadirkan analisis yang komprehensif, relevan, dan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi praktik GCG di Indonesia.

Diskusi awal bersama pembimbing, Bapak Giri Ahmad Taufik, S.H. LL.M.,PH.D., mengarahkan fokus penelitian untuk menafsirkan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan normatif, sekaligus menerapkan pendekatan sosio-legal sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini dinilai sangat relevan karena permasalahan tata kelola perusahaan yang berkaitan erat dengan kepentingan publik tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Kombinasi analisis konstitusi dan kajian sosial ini secara signifikan akan memperkaya perspektif mahasiswa dalam memandang permasalahan hukum secara utuh dan multidimensional.

Kontribusi Mahasiswa untuk Institusi Kuat dan Berkeadilan: Relevansi dengan SDGs

Partisipasi mahasiswa UPI dalam ajang UIN Law Fair 2025 bukan sekadar wadah aktualisasi akademik, tetapi juga merupakan wujud kontribusi nyata kampus dalam membentuk generasi jurist yang kritis, analitis, dan peka terhadap dinamika hukum di Indonesia. Keikutsertaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi UPI, menunjukkan bahwa mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional dengan mengedepankan riset yang berbasis pada nilai konstitusi dan metodologi yang matang.

Penelitian ini memiliki korelasi langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh (Peace, Justice and Strong Institutions Peace, Justice and Strong Institutions).

Melalui kompetisi ini, mahasiswa tidak hanya mengasah kemampuan akademik mereka, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada diskursus hukum nasional tentang bagaimana institusi, baik pemerintah maupun swasta, dapat beroperasi secara lebih adil, transparan, dan akuntabel demi tercapainya keadilan sosial dan institusi yang lebih kuat di Indonesia.