Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM. menyampaikan pandangan kritisnya melalui tulisan yang diterbitkan di harian terkemuka Pikiran Rakyat. Dalam tulisan tersebut, beliau mengangkat tema Refleksi Hardiknas Melalui Sekolah Maung Berkeadilan sebagai sebuah upaya memaknai peringatan hari bersejarah ini secara lebih substansial dan membumi. Alih-alih terjebak pada seremonial tahunan semata, Guru Besar tersebut mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengevaluasi secara jujur sejauh mana cita-cita pendidikan yang merata, adil, dan berkualitas telah benar-benar terwujud bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Hardiknas bukan sekadar upacara dan seruan semangat. Ia adalah cermin kejujuran kita sebagai bangsa — sudahkah pendidikan benar-benar menjadi hak yang dinikmati semua anak, bukan hanya mereka yang beruntung secara ekonomi?

Gagasan Sekolah Maung Berkeadilan yang diusung dalam opini tersebut menjadi inti dari refleksi yang ditawarkan oleh Guru Besar Ilmu Hukum UPI. Konsep ini dihadirkan sebagai simbol keberpihakan nyata negara terhadap masyarakat akar rumput — sebuah model pendidikan yang tidak hanya terjangkau secara ekonomi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lokal, berbasis nilai keadilan, dan mampu menjangkau mereka yang selama ini tertinggal dari akses pendidikan yang layak. Dari sudut pandang hukum, beliau menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditawar untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, dan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang diskriminatif — baik secara ekonomi maupun geografis — adalah bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi.

Opini yang dituangkan di Pikiran Rakyat ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, mulai dari praktisi pendidikan, aktivis hak anak, hingga pengambil kebijakan di tingkat daerah. Kehadiran suara akademisi hukum dalam diskursus pendidikan nasional dinilai sangat penting, karena mampu memperkuat landasan argumen dari perspektif hak asasi dan tanggung jawab hukum negara. Bagi Program Studi Ilmu Hukum UPI, kontribusi Guru Besar dalam ruang publik seperti ini merupakan cerminan nyata dari peran perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa — yang tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga aktif bersuara dan memberikan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama dalam momentum sakral peringatan Hari Pendidikan Nasional.