Ditulis oleh Tim Publikasi

Bandung — Komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data kembali ditegaskan melalui pelaksanaan seremoni penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bandung dan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi, khususnya dalam mendukung pemutakhiran data perumahan di Kota Bandung yang lebih akurat, komprehensif, dan berkelanjutan.

Acara yang berlangsung dalam suasana formal namun hangat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya dari pihak dekanat FPIPS yaitu Dekan FPIPS UPI, Prof.Dr. Cecep Darmawan, Wakil Dekan II Prof. Dr. Wawan Darmawan, M.Hum dan Wakil Dekan III Dr. Bagja Waluya, M.Pd. Dari pihak mitra yaitu  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dihadiri oleh Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Ibu Roslina, S.Si., M.T., ketua Tim Penyerahan dan PSU Ibu Irma Dwi Yuniar, S.T beserta jajarannya. Dari Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis (SPIG) Ibu Dr. Nanin Trianawati Sugito, M.T. beserta dosen-dosen prodi SPIG lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan bahwa kerja sama yang dijalin bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh MC, Ibu Anisa Nabila Rizki Ramadhani, M.T., yang dengan penuh profesionalisme memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Pembukaan tersebut menjadi pengantar bagi seluruh tamu undangan untuk memahami tujuan utama kegiatan, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya agenda penting hari itu.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Ketua Program Studi SPIG FPIPS UPI, Ibu Dr. Nanin Trianawati Sugito, M.T. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran akademisi dalam mendukung kebijakan publik berbasis data. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam proyek pemutakhiran data perumahan tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nyata bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah.

Ia juga menyoroti bahwa tantangan dalam pengelolaan data perumahan tidak hanya terletak pada pengumpulan data, tetapi juga pada validasi, integrasi, dan pemanfaatannya dalam perencanaan kebijakan. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan mampu menghasilkan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Prof. Cecep Darmawan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Disperkimtan Kota Bandung atas kepercayaan yang diberikan kepada FPIPS UPI. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan data dan kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan.

Lebih lanjut, Prof. Cecep menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap bahwa kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada proyek pemutakhiran data, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama yang lebih luas di masa mendatang, mencakup berbagai bidang yang relevan dengan pembangunan perkotaan.

Dari pihak pemerintah daerah, sambutan disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanahan dan PSU Disperkimtan Kota Bandung yaitu Ibu Roslina S,Si, M.T. Dalam pidatonya, ia menyoroti urgensi pemutakhiran data perumahan di tengah dinamika pertumbuhan kota yang pesat. Menurutnya, data yang akurat dan terkini merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Ia menjelaskan bahwa selama ini, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sektor perumahan adalah keterbatasan data yang valid dan terintegrasi. Hal ini seringkali menghambat proses pengambilan keputusan dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penentuan kebijakan. Oleh karena itu, kerja sama dengan FPIPS UPI khususnya Prodi SPIG diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Lebih jauh, ia juga menekankan bahwa pendekatan swakelola dalam pelaksanaan pemutakhiran data memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya, sekaligus membuka ruang bagi inovasi dalam metode pengumpulan dan pengolahan data. Dengan melibatkan akademisi, diharapkan proses tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang lebih sistematis dan terukur.

Puncak acara ditandai dengan prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam melaksanakan pekerjaan swakelola pemutakhiran data perumahan Kota Bandung. Dalam momen tersebut, kedua pihak menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun kolaborasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Setelah prosesi penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang diikuti oleh seluruh tamu undangan. Momen ini tidak hanya menjadi dokumentasi resmi, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan optimisme terhadap keberhasilan kerja sama yang telah disepakati.

Acara kemudian ditutup dengan suasana penuh harapan. Penutupan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian kegiatan seremoni, sekaligus awal dari implementasi kerja sama yang sesungguhnya. Semua pihak yang hadir menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan, namun dengan kolaborasi yang solid, berbagai hambatan diyakini dapat diatasi.

Kerja sama antara Disperkimtan Kota Bandung dan FPIPS UPI ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas data perumahan. Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, baik dalam hal pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, maupun penyediaan infrastruktur pendukung.

Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam proyek ini juga memberikan nilai tambah dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Mahasiswa dan dosen yang terlibat akan mendapatkan pengalaman praktis yang berharga, sekaligus berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah.

Dalam jangka panjang, kolaborasi semacam ini diharapkan dapat menjadi model bagi kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan di wilayah lain. Sinergi antara kedua pihak terbukti mampu menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, penandatanganan PKS ini bukan hanya menjadi seremoni belaka, tetapi juga langkah konkret menuju pembangunan Kota Bandung yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan.