Ditulis Oleh: Kelompok 19

Editor: Syalwa Ramadianti (2407430)

Banjir besar yang terjadi di Sumatera bukan hanya menghadirkan duka kemanusiaan, tetapi juga berdampak fatal terhadap perekonomian daerah. Aktivitas masyarakat terganggu karena pemukiman terendam, lahan pertanian rusak, dan jalur distribusi terputus. Pasar tradisional tidak beroperasi, usaha kecil kehilangan stok barang, dan ribuan pekerja harian terpaksa berhenti bekerja. Dalam waktu singkat, banjir mengubah  ekonomi lokal menjadi merugi.

Dampak ini memperlihatkan betapa rapuhnya struktur ekonomi daerah ketika berhadapan dengan bencana yang berulang. Kerugian tidak berhenti pada rusaknya aset fisik, tetapi menjalar ke penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya biaya hidup, serta bertambahnya beban anggaran pemerintah untuk pemulihan. Banjir di Sumatera seharusnya menjadi peringatan bahwa persoalan lingkungan dan tata kelola wilayah memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata dan mahal, terutama bagi kelompok masyarakat kecil yang paling rentan terdampak.

Estimasi kerugian ekonomi nasional mencapai Rp68,67 triliun (Celios), mencakup kerusakan properti, infrastruktur, dan kehilangan pendapatan. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak akibat banjir. Lahan pertanian yang terendam air menyebabkan gagal panen pada komoditas utama seperti padi, jagung, kelapa sawit, dan karet. Kerusakan tanaman ini mengakibatkan penurunan produksi, berkurangnya pendapatan petani, serta terganggunya ketahanan pangan daerah. Dalam jangka panjang, petani juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan lahan dan penanaman ulang.

Ekonom memperkirakan bencana ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 sekitar 0,6%. Aktivitas produksi dan distribusi barang di wilayah yang terdampak terhenti mendadak, yang berdampak pada pendapatan rumah tangga dan usaha. OJK beserta para pemangku kepentingan lainnya juga tengah menggodok berbagai kebijakan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di kawasan bencana. Hal ini juga termasuk untuk menjaga Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit macet tidak terlalu tinggi.

Salah satu kebijakan tersebut ialah dengan rencana hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun restrukturisasi terhadap petani yang terdampak bencana. Hingga saat ini, proses pendataan masih terus dilakukan. Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengatakan, pendataan dilakukan tidak hanya terhadap KUR, tetapi juga kredit lainnya, termasuk kredit konsumtif dan Kredit Pemilikan rumah (KPR). Identifikasi dilakukan untuk mengecek data debitur yang benar-benar terdampak dari sisi kondisi usaha maupun aset nasabah di lapangan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat rentan terhadap banjir. Banyak pelaku usaha mengalami kerusakan tempat usaha, kehilangan stok barang, serta terhentinya aktivitas produksi dan penjualan. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan, bahkan tidak sedikit UMKM yang terpaksa gulung tikar karena keterbatasan modal untuk bangkit kembali pasca banjir. Sumatera sebagai salah satu kontributor PDB yang besar (22,20% pada Q2-2025) memiliki kaitan erat dengan ekonomi nasional, sehingga dampaknya terasa secara nasional.

Banjir juga meningkatkan beban anggaran pemerintah daerah dan pusat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan harus dialihkan untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, pemerintah juga harus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, yang menambah tekanan pada keuangan negara. Dampak Jangka Panjang terhadap Perekonomian Daerah secara jangka panjang, banjir yang terjadi berulang dapat menurunkan daya tarik investasi di Sumatera. Investor cenderung menghindari wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi karena dianggap kurang aman dan tidak stabil. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlambat penciptaan lapangan kerja.

Rangkaian dampak ekonomi akibat bencana banjir di Sumatra pada 2025 menunjukkan bahwa bencana yang muncul ini berdampak secara sistemik dan berlapis dari sektor-sektor seperti pertanian, UMKM, infrastruktur, dan sampai ke stabilitas ekonomi keseluruhan. Gagal panen, terhambatnya distribusi barang, menurunnya pendapatan masyarakat, beban fiskal pemerintah yang meningkat, semua menunjukkan bahwa banjir itu bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi ancaman ekonomi yang nyata. Sumatra itu sendiri yang merupakan salah satu penggerak utama PDB nasional, dengan negara ini mengandalkannya, bencana banjir akan memperlambat pertumbuhan ekonomi negara ini. Lebih jauh, peristiwa ini menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang terpendam akibat bencana jauh lebih besar dari keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Deforestasi tanpa ampun yang mengurangi fungsi ekologis kawasan hutan, meningkatkan resiko bencana (banjir). Akibatnya, negara dan masyarakat harus menanggung konsekuensi biaya besar. Oleh karena itu, ke depan, perencanaan pembangunan ekonomi harus mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, dan pendekatan ekonomi yang prioritaskan ketahanan jangka panjang. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengelolaan tata ruang, mengakhiri praktik deforestasi yang tidak terkontrol, dan meningkatkan investasi pada infrastruktur hijau serta sistem peringatan dini bencana. Di sisi lain, masyarakat dan dunia usaha pun juga harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan mendukung alternatif pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Melalui kombinasi kerja sama dari kebijakan publik, sektor swasta, dan masyarakat, risiko bencana dapat diminimalisir disertai dengan bertambahnya ketahanan ekonomi nasional. Banjir Sumatra 2025 seharusnya menyadarkan bahwa manusia tidak hanya menjadi korban dari krisis ini, tapi juga menjadi penentu apakah kedepannya kita hanya akan mereproduksi risiko, atau kita mampu membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.