Bandung, 19 Februari 2026 — Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 19 Februari 2026, bertempat di Ruang 103 FPIPS UPI.
FGD ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama kelembagaan antara UPI dan Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung proses legislasi berbasis kajian akademik yang komprehensif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika strategis nasional. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat landasan akademik dalam proses perubahan regulasi pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
Acara pembukaan dihadiri oleh Rektor UPI, Prof. Dr. Didi Sukyadi, MA., yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga legislatif dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan strategis nasional berbasis riset dan keilmuan.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pertahanan, hukum, kebijakan publik, industri strategis, serta kewaspadaan daerah, yaitu: Yeni Handayani, SH., MH. (Ketua Tim Badan Keahlian DPR RI), Brigjen TNI Agus Bhakti (Kepala Staf Komando Daerah Militer III/Siliwangi), Sena Maulana (Supervisor Business Development and Global Partnership PT LEN Industri (Persero), Khoirul Naim SKM, M.Epid. (Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat), Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.IP, S.AP, S.Pd., M.Si., M.H., CPM. (Dekan FPIPS UPI), Prof. Dr. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T. (Peneliti Senior Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan ITB), Inna Juhaenah, S.H., M.H., Ph.D (Akademisi Fakultas Hukum Unpad), Dr. Syaifullah, M.Pd. (Kaprodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI), dan Dwi Iman Muthaqin, M.H. (Kaprodi Ilmu Hukum FPIPS UPI). Diskusi dimoderatori oleh Dr. Bagja Waluya, M.Pd. dan Mursyid, M.Pd., yang memandu jalannya dialog akademik secara konstruktif dan mendalam.
Melalui forum ini, para peserta memberikan masukan substantif terkait urgensi perubahan regulasi, harmonisasi norma hukum, penguatan peran pemerintah daerah dan industri strategis, serta integrasi perspektif pertahanan, hukum, dan kewarganegaraan dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Kegiatan ini menegaskan komitmen UPI sebagai perguruan tinggi yang berperan aktif dalam penguatan tata kelola kebijakan publik dan kontribusi nyata terhadap agenda strategis nasional, khususnya dalam bidang pertahanan negara dan ketahanan nasional berbasis sumber daya nasional.