Penulis: Hanifa Rausanfikr (2504487) & Gyna Alicaxandra Samrotul Fuadah (2500069)

Editor: Nendeh Rizka Nurfadilah (2508823)

Secara geologis Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung api aktif, zona subduksi terpanjang di dunia, dan sesar aktif yang membelah pemukiman padat, seperti sesar Lembang, sesar Cimandiri hingga sesar opak. Sehingga menjadikan negeri ini dijuluki sebagai “Laboratorium Geohazard Dunia”. Karakteristik geologi yang rumit menuntut penerapan mitigasi bencana yang terus berkembang mengikuti kemajuan zaman.

Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung pada Selasa, 4 Agustus 2026 menegaskan bahwa mitigasi bencana harus memiliki keterbaruan dari respons yang bersifat reaktif  (menunggu bencana terjadi) menuju pendekatan prediktif. Melalui integrasi teknologi monitoring, seperti sensor multiparameter, Internet of Things (IoT), Machine Learning, hingga analisis deformasi permukaan bumi berbasis satelit Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR). Namun, dari kecanggihan teknologi tersebut, memunculkan pertanyaan  “Apakah rentetan data berpresisi tinggi ini otomatis menjamin keselamatan masyarakat di lapangan?”

Dokumentasi Seminar Nasional: Advanced Monitoring Technology for Disaster Risk Mitigation Geohazard, Ground Movement and Infrastucture Stability (ITB, 4 Agustus 2026).

Data yang dipaparkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa stasiun pemantau geologi dapat mengalami kendala nonteknis berupa pencurian dan vandalisme alat, seperti yang pernah terjadi di Gunung Papandayan, Semeru, Kelud, dan Tambora. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) sering kali mengindahkan terhadap peringatan dini hanya karena tidak paham cara membaca informasi spasial yang dikeluarkan pihak terkait. Maka terdapat kesenjangan dalam sistem mitigasi. Integrasi teknologi canggih hanya sebagai penyuplai data. Tanpa pendidikan Geografi yang salah satunya berperan memberikan literasi spasial dan geoetika di tengah masyarakat, alarm peringatan dini yang paling canggih tidak akan mampu menyelamatkan nyawa seseorang.

Sistem pemantauan geohazard di Indonesia telah mengalami transformasi. Dari masa pra-1919 bertumpu pada pengamatan manual dan catatan sejarah, kini telah memasuki era digitalisasi terintegrasi. Platform, seperti MAGMA Indonesia menggabungkan data dari berbagai stasiun pemantau darat, diantaranya Broadband Seismometer, Global Navigation Satellite System (GNSS), tiltmeter, hingga extensometer dengan teknologi penginderaan jauh satelit.

Beranda Platform MAGMA Indonesia

Sumber: https://magma.vsi.esdm.go.id/

Melalui teknologi satelit InSAR, misalnya, ahli geologi dapat memetakan tubuh gunun gapi atau urban subsidence secara berkala dengan akurasi hingga skala milimeter, sangat detail sekali. Kombinasi multisensor dan artificial intelligence memudahkan para peneliti mendeteksi anomali geologi yang tidak mampu dibaca oleh satu jenis alat saja. Inovasi ini adalah prestasi luar biasa di bidang ilmu kebumian. Namun, perlu dipahami bahwa sistem peringatan dini dapat dikatakan sebagai aspek keselamatan ketika hasil analisis pengamatan sensor berlanjut menjadi keputusan pemerintah, lalu berhilir pada aksi evakuasi yang tepat oleh masyarakat.

Selain meningkatkan kemampuan deteksi dini, perkembangan teknologi pemantauan juga membuka peluang penerapan mitigasi bencana yang lebih adaptif. Data yang diperoleh secara real-time memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait memperbarui tingkat ancaman secara berkala sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan riwayat kejadian, tetapi juga kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini memperkuat konsep multi-hazard early warning system yang saat ini mulai dikembangkan di berbagai negara rawan bencana. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menerima, memahami, dan menindaklanjuti informasi tersebut secara tepat.

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar untuk memperluas literasi geografi. Saat ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai aktivitas gunung api, gempa bumi, hingga peringatan cuaca melalui berbagai platform digital seperti MAGMA Indonesia, BMKG, dan InaRISK. Namun, kemudahan memperoleh informasi belum tentu diikuti dengan kemampuan untuk memahami isi dan maknanya. Masih banyak masyarakat yang menerima informasi dari media sosial tanpa memastikan apakah sumbernya resmi dan dapat dipercaya. Akibatnya, informasi yang belum tentu benar sering kali memicu kesalahpahaman, bahkan kepanikan saat terjadi bencana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan mitigasi bencana saat ini bukan lagi sekadar keterbatasan data, melainkan bagaimana memastikan masyarakat mampu menyaring dan memahami informasi yang diterimanya. Di sinilah literasi geografi memiliki peran yang sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat membedakan informasi dari lembaga resmi dengan informasi yang tidak memiliki dasar ilmiah. Hal ini akan membantu mereka mengambil keputusan yang lebih tepat dan tetap mengikuti arahan dari pihak yang berwenang ketika menghadapi situasi darurat.

Kendala utama mitigasi bencana geologi di Indonesia terdapat dari aspek sosial dan budaya. Fenomena perusakan dan pencurian komponen sensor pemantau bencana mengungkapkan bahwa masyarakat belum memiliki rasa sense of belonging terhadap infrastruktur keselamatan tersebut. Sebagai contoh, satu komponen kabel aki stasiun pemantau yang dicuri mungkin bernilai ekonomi kecil bagi pelaku, tetapi tindakan tersebut membutakan meresahkan para ahli dan mematikan sistem peringatan dini yang melindungi ribuan nyawa di kawasan tersebut.

Di samping itu, terdapat masalah rendahnya literasi spasial. Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang diterbitkan pemerintah dianggap hanya menjadi formalitas saja. Mayoritas masyarakat belum sepenuhnya paham membaca peta tersebut. Sehingga, masyarakat tetap tinggal di atas jalur sesar aktif, lereng rawan longsor, atau zona bahaya gunung api tanpa benar-benar paham seberapa dekat ancaman itu dari tempat berpijak mereka sendiri. Artinya, secanggih apa pun data statistik dan pemantauan dari pemerintah atau lembaga kebencanaan lainnya, data itu berhenti sebagai deretan angka yang tidak membuat warga paham harus berbuat apa.

Rendahnya literasi spasial tidak hanya berdampak ketika bencana terjadi, tetapi juga memengaruhi proses perencanaan pembangunan. Masih banyak permukiman, fasilitas umum, bahkan kawasan ekonomi yang berkembang tanpa mempertimbangkan kondisi geologi wilayah. Akibatnya, tingkat kerentanan terhadap bencana semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan informasi geospasial seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi bagian dari budaya masyarakat dalam mengambil keputusan sehari-hari, mulai dari memilih lokasi tempat tinggal hingga menentukan jalur evakuasi keluarga.

Meningkatkan literasi geografi tidak cukup jika mengandalkan pembelajaran di dalam kelas. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak agar masyarakat benar-benar memahami kondisi geografis wilayahnya dan mampu menghadapi ancaman bencana. Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, media massa, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah perlu menyediakan informasi geospasial yang mudah diakses dan dipahami, sementara lembaga penelitian terus mengembangkan teknologi untuk memantau dinamika kebumian dengan lebih akurat. Di sisi lain, sekolah dan perguruan tinggi membantu menjembatani hasil penelitian tersebut menjadi pengetahuan yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Dari sinilah Pendidikan Geografi berperan sebagai disiplin ilmu yang memadukan kajian pedagogis, ilmu fisik bumi, dan manusia dalam konteks keruangan. Guru geografi mendapatkan berbagai data mengenai dinamika bumi, seperti grafik seismogram, data pergeseran tanah dari satelit, atau zonasi bahaya lalu mengubahnya menjadi materi visual yang gampang dipahami anak sekolah.

Pendidikan Geografi juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini. Pembelajaran tidak berhenti pada penyampaian konsep mengenai gunung api, gempa bumi, atau longsor, tetapi juga perlu disertai praktik nyata seperti simulasi evakuasi, interpretasi peta kebencanaan, penggunaan aplikasi informasi geospasial, serta pengenalan sistem peringatan dini yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan ketika menghadapi kondisi darurat.

Di era transformasi digital, guru geografi juga dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi, seperti citra satelit, Sistem Informasi Geografis (SIG), maupun aplikasi kebencanaan yang tersedia secara daring. Pemanfaatan media tersebut akan membantu peserta didik memahami bahwa data geospasial merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan memiliki manfaat nyata dalam mengurangi risiko bencana.

Literasi spasial biasanya identik dengan membaca peta. Namun, tidak demikian. Memahami posisi, arah, jarak, dan kondisi lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari juga termasuk kedalam literasi spasial.  Kemampuan ini dapat membantu masyarakat memanfaatkan informasi dari aplikasi, seperti MAGMA Indonesia, memahami kondisi wilayah tempat tinggalnya, hingga menyusun jalur evakuasi yang sesuai dengan kondisi topografi setempat. Nilai kesadaran untuk menjaga lingkungan serta fasilitas yang mendukung keselamatan bersama. Pembelajaran kebencanaan di sekolah, terutama di wilayah rawan bencana, dapat menumbuhkan pemahaman bahwa alat pemantau geologi bukan sekadar perangkat teknologi, melainkan bagian dari sistem yang melindungi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat bertindak lebih cepat, tidak mudah panik ketika menerima peringatan dini, dan terdorong untuk menjaga fasilitas pemantauan dari tindakan perusakan maupun pencurian.

Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi bencana tidak dapat diukur hanya dari kecanggihan teknologi yang dimiliki suatu negara, melainkan dari kemampuan seluruh elemen masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara tepat. Sensor, satelit, maupun kecerdasan buatan hanyalah instrumen yang menghasilkan informasi. Informasi tersebut baru memiliki nilai ketika dipahami, dipercaya, dan diwujudkan menjadi tindakan nyata oleh masyarakat. Oleh sebab itu, investasi pada pengembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan investasi pada peningkatan kualitas pendidikan, literasi geografi, dan penguatan budaya sadar bencana.

Upaya mengubah mitigasi bencana dari pendekatan reaktif menuju prediktif memerlukan kerja sama tiga elemen, yaitu pemerintah, pakar teknologi, dan dunia pendidikan. Pemerintah bertugas mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan, lembaga riset menyediakan data serta teknologi pemantauan, sedangkan Pendidikan Geografi berperan menyampaikan pengetahuan teknis tersebut kepada masyarakat. Melalui pembelajaran di sekolah dan penyuluhan publik, Pendidikan Geografi membentuk literasi spasial serta kesadaran warga secara bertahap dan konsisten. Sinergi ini memastikan bahwa mitigasi bencana membentuk sistem keselamatan yang tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat.